Salin Artikel

Tanggapi ICW Soal Kelebihan Harga Perangkat Gas Air Mata, Polri: Ada Salah "Input"

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut ada kesalahan dalam proses memasukkan data terkait volume pengadaan 187 pepper projectile launcher oleh Polri pada 2022.

Adapun pepper projectile launcher merupakan salah satu perangkat untuk kebutuhan penggunaan gas air mata Polri.

Ramadhan menyampaikan itu menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoroti adanya kelebihan bayar pengadaan alat itu yang dinilai terlalu mahal.

Ramadhan menjelaskan seharusnya jumlah pengadaan pepper projectile launcher yang dimasukkan ke LPSE sebanyak 1.857 unit. Akan tetapi yang diinput hanya 187 unit.

“Kelebihan bayar itu ada kesalahan input, kesalahan input mestinya 1.857 terinput 187. Nah itu ya sehingga ada pemberitaan kelebihan bayar,” kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Menurut Ramadhan, akibat kesalahan input pengadaan itu membuat ada selisih angka yang besar.

Kesalahan input tersebut, kata Ramadhan, terjadi di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun kini kesalahan itu sudah diperbaiki.

“Ini kesalahn input di SIRUP ya, di Sistem Informasi rencana umum pengadaan SIRUP LKPP. Jadi kesalah input yang mestinya ada 187, tapi itu telah diperbaiki ya. Ini bisa dilihat di aplikasi LKPP,” jelasnya.

Sebelumnya, Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia mengungkap bahwa rencana pengadaan 187 pepper projectile launcher oleh Polri pada 2022 terlalu mahal karena mencapai Rp 49.860.450.000 (Rp 49,8 miliar).

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, pihaknya menemukan rencana pengadaan dari sistem informasi umum pengadaan pada 2022.

“Nilai kontraknya adalah Rp 49 Miliar dan yang memenangkan adalah PT Tri Manunggal Daya Cipta,” kata Wana dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube ICW, Minggu (9/7/2023).

ICW dan Trend Asia kemudian melakukan perhitungan sederhana dan mendapati harga satu unit pepper projectile launcher Rp 266,6 juta.

Ketika melakukan verifikasi, mereka mendapati PT Tri Manunggal Daya Cipta itu benar menyediakan barang pepper projectile launcher bernama Byrna Le Launcher-Pepper.

“Yang mana kami asumsikan ketika PT Tri Manunggal Daya Cipta ini menang (tender) artinya dia akan menyediakan barang tersebut ke kepolisian,” ujar Wana.

Selanjutnya, ICW dan Trend Asia mengecek website produsen pepper projectile launcher dengan harga 479.99 dollar Amerika Serikat.

Pihak peneliti mengasumsikan bahwa pemenang kontrak menyediakan barang pada 24 Februari atau satu bulan setelah masa penandatanganan kontrak berakhir pada 24 Januari 2022.

Mereka lantas mengonversi harga satuan pepper projectile launcher itu dengan kurs dollar 24 Februari menjadi Rp 6,9 juta per unit.

“PT Tri Manunggal Daya Cipta itu menawarkan harga yang sangat besar yaitu Rp 266,6 juta,” tutur Wana.

Wana dan pihaknya menyadari, biaya lain seperti administrasi 5 persen, pengiriman 10 persen, dan keuntungan 10 persen juga harus dihitung mengingat perusahaan memiliki tujuan keuntungan.

Jumlah keseluruhan biaya lain-lain ini diperkirakan Rp 25 persen.

ICW kemudian menemukan asumsi nilai kontrak nilai kontrak pengadaan pepper projectil launcher Rp 1.294.920.795 miliar.

Jika ditambah biaya lain-lain, yakni 25 persen dari nilai kontrak seharusnya, sebesar Rp 323.730.199, mereka memperkirakan jumlah pembelian 187 unit pepper projectile launcher hanya membutuhkan Rp 1.618.650.993 miliar.

Jumlah ini sangat jauh dengan nilai kontrak yang tertera yakni Rp 49.860.450.000 atau membuat pemborosan mencapai sekitar Rp 48.241.799.007.

“Dan hal ini tentu akan berdampak pada potensi pemborosan dan dugaan kemahalan harga sekitar 30 kali lipat,” kata Wana. “Jadi ada gape (selisih) sekitar Rp 48 miliar yang sebenarnya bisa di-saving oleh pemerintah tapi kemudian itu diduga diabaikan oleh kepolisian,” tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/14/21040881/tanggapi-icw-soal-kelebihan-harga-perangkat-gas-air-mata-polri-ada-salah

Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke