Salin Artikel

Mengurai Jejak Panji Gumilang dan Al Zaytun dalam Jaringan NII

Temuan ini menguatkan hasil penelitian 2002 yang menyebut ponpes yang dipimpin Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang mempunyari jaringan dengan organisasi radikal itu.

Ketua Tim Peneliti MUI Pusat untuk kasus Pesantren Al Zaytun, Firdaus Syam data terkait afiliasi tersebut sudah dikantongi oleh MUI untuk dijadikan dasar penentuan fatwa kedepannya.

"Ada kesimpulan terkait dengan NII (pada 2002). Nah penelitian sekarang ada kemajuan, ada terkait dengan pelanggaran terkait pemahaman keagamaan," ujar Firdaus saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (28/6/2023).

Firdaus mengatakan, dugaan afiliasi ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang didapat oleh MUI.

Dia menyebut, ada kalimat-kalimat dari aspek kaidah yang menjurus pada gerakan NII.

"Ada dugaan kuat pernyataan dari Panji dari aspek kaidah keagamaan, itu patut diduga kuat ya (adalah ajaran NII)," kata dia.

Lantas, seperti apa rekam jejak Panji dan Al Zaytun terkait dengan gerakan NII? Berikut uraiannya:

Panglima NII KW 9

Pada 2011, nama Panji santer dikaitkan dengan jaringan NII. Kala itu, nama Panji jadi perhatian khalayak setelah dilaporkan oleh Imam Supriyanto, salah satu pimpinan NII.

Panji dilaporkan karena telah membuat dokumen palsu Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).

Pelaporan ini membuat nama Panji langsung "dikuliti". Saat itu, publik langsung mengaitkan Panji dengan gerakan NII.

Diktuip dari arsip pemberitaan Harian Kompas edisi 9 Mei 2011, aktivis NII tahun 1996-2001, Sukanto menyebut Panji merupakan imam NII Komendemen Wilayah (KW) 9 yang mencakup wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Banten.

Panji menerima tongkat kepemimpinan dari imam sebelumnya, yakni Adah Djaelani pada 1996. Posisi kepemimpinan diserahkan kepada Panji karena KW lain menganggap ajaran NII yang diusung Panji salah.

Dalam perjalanannya, NII KW 9 yang dipimpin Panji memiliki program sendiri.

Tahun 2005-2009 targetnya mewujudkan hukum Islam yang berlaku secara de jure dan de facto di wilayah.

Struktur NII KW 9 ialah negara, lengkap dengan majelis permusyawaratan rakyat, presiden, dan menteri.

NII KW 9 memiliki program teritorial yang tugas utamanya mengumpulkan orang dan dana. Setiap struktur memiliki kode.

Ada dua akar NII, yaitu perekrutan dan pengumpulan dana. Prinsipnya, untuk hijrah dari posisi sebagai warga negara Indonesia menjadi warga NII harus ada sedekah untuk mencuci diri.

Terdapat pula berbagai macam alur perekrutan. Untuk mahasiswa, didekati dengan mahasiswa lain yang mulai dengan idealisme tentang kebesaran sejarah ilmu Islam.

Pada prinsipya mahasiswa ini diisolasi pergaulannya sehingga mudah diindoktrinasi.

"Kalau sudah dibaiat, bisa setiap hari ditelepon pada jam 22.00-03.00," kata Sukanto saat bercerita di depan mahasiswa Universitas Indonesia, Kamis (5/5/2011).

Pusat kaderisasi

Pusat kaderisasi NII KW 9 diduga berlokasi di Ponpes Al-Zaytun. Sepertiga murid ponpes itu merupakan anak dari warga NII.

Sementara, dua pertiganya adalah siswa dari kalangan umum. Adapun kurikulum pendidikan yang digunakan adalah kurikulum dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Kelas tiga baru didoktrin. Namun, perekrutan yang sebenarnya terjadi saat mahasiswa.

Dengan demikian, calon kader itu bisa tersebar di seluruh Indonesia untuk kuliah dan membuat cabang baru. Modus serupa digunakan YPI yang merekrut anak SD untuk menjadi santri.

Meski gurunya 98 persen adalah anggota NII, sama sekali tidak disebut-sebut soal NII.

"Jadi kalau ke sana, memang kelihatan tidak ada apa-apa," ungkap Sukanto kala itu.

Sementara itu, Panji membantah tudingan itu.

"Soal NII yang diributkan akhir-akhir ini, sebenarnya barangnya sudah tidak ada. NII sudah mati. Dalam sejarahnya, memang ada NII yang diproklamasikan tahun 1949 dan diperjuangkan sampai 1962. Setelah itu NII selesai," tegas Panji.

"Bahkan, pendirinya sudah menganjurkan pengikutnya agar kembali ke Bumi Pertiwi Indonesia," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/30/15524921/mengurai-jejak-panji-gumilang-dan-al-zaytun-dalam-jaringan-nii

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding Langkah KPK Panggil Hasto Terkait Harun Masiku Politis

PDI-P Tuding Langkah KPK Panggil Hasto Terkait Harun Masiku Politis

Nasional
BNPB Mulai Petakan Daerah Rawan Banjir Lahar di Sekitar Gunung Ibu

BNPB Mulai Petakan Daerah Rawan Banjir Lahar di Sekitar Gunung Ibu

Nasional
Anak SYL Bantah Dibiayai “Stem Cell” oleh Kementan

Anak SYL Bantah Dibiayai “Stem Cell” oleh Kementan

Nasional
Anggota DPR Minta Menko PMK Jamin Program Makan Gratis Tak Sedot Anggaran Pendidikan

Anggota DPR Minta Menko PMK Jamin Program Makan Gratis Tak Sedot Anggaran Pendidikan

Nasional
Mahfud Minta Presiden Jelaskan soal Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Mahfud Minta Presiden Jelaskan soal Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Ungkap Sosok Pemicu Mundurnya Demokrasi, Amien Rais: 'Goodbye, Sir!'

Ungkap Sosok Pemicu Mundurnya Demokrasi, Amien Rais: "Goodbye, Sir!"

Nasional
PDI-P Pastikan Hasto Akan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Harun Masiku

PDI-P Pastikan Hasto Akan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Harun Masiku

Nasional
Namanya Masuk Bursa Pilkada DKI Jakarta, Rahayu Saraswati: Saya Tidak Ada Ambisi Politik, tapi...

Namanya Masuk Bursa Pilkada DKI Jakarta, Rahayu Saraswati: Saya Tidak Ada Ambisi Politik, tapi...

Nasional
Mendagri Siap Pindah ke IKN Kloter Pertama: Ini Terlalu Enak

Mendagri Siap Pindah ke IKN Kloter Pertama: Ini Terlalu Enak

Nasional
Menlu: Situasi di Palestina Semakin Buruk, 'All Eyes on Palestine, Gaza, Rafah'

Menlu: Situasi di Palestina Semakin Buruk, "All Eyes on Palestine, Gaza, Rafah"

Nasional
8 Bus Selawat Disiapkan Khusus untuk Jemaah Haji Lansia

8 Bus Selawat Disiapkan Khusus untuk Jemaah Haji Lansia

Nasional
DPR: Sesungguhnya Cuti Melahirkan Ibu Pekerja Bukan 6 Bulan, melainkan 3 Bulan

DPR: Sesungguhnya Cuti Melahirkan Ibu Pekerja Bukan 6 Bulan, melainkan 3 Bulan

Nasional
Soal Dukung Siapa pada Pilkada Jakarta, Perindo: Tunggu Tanggal Mainnya

Soal Dukung Siapa pada Pilkada Jakarta, Perindo: Tunggu Tanggal Mainnya

Nasional
Dirut Hutama Karya Mengaku Dicecar KPK Soal Pembelian Lahan untuk Properti

Dirut Hutama Karya Mengaku Dicecar KPK Soal Pembelian Lahan untuk Properti

Nasional
Yakin Pimpinan Parpol Mau Amendemen UUD 1945, Ketua MPR: Mereka Merasakan Pemilu Kemarin Sangat Brutal

Yakin Pimpinan Parpol Mau Amendemen UUD 1945, Ketua MPR: Mereka Merasakan Pemilu Kemarin Sangat Brutal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke