Komisi VIII Beri 5 Catatan Penyelenggaraan Haji: Mashariq Tak Penuhi Komitmen-Manajemen Transportasi Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily membeberkan sejumlah catatan dalam pelaksanaan ibadah haji 2023.

Salah satu yang disoroti yakni soal pemberangkatan jemaah haji dari Muzdalifah ke Mina, yang sempat mengalami keterlambatan.

"Pertama, pihak mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Yang paling utama soal kapasitas tenda dan kamar mandi yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah Haji Indonesia," kata Ace kepada Kompas.com, Jumat (30/6/2023).

Selain itu, banyak juga jemaah haji yang tidak tertampung di dalam tenda di Mina. Termasuk, dalam hal ini, kapasitas kamar mandi yang disebutnya, jauh dari kebutuhan para jemaah haji.

Ace menambahkan, manajemen penempatan jemaah saat kedatangan juga sangat amburadul dan tidak karuan. Hal ini, contoh Ace, dari ditemukannya banyak jemaah yang berebut menggunakan tenda.

"Kedua, keterlambatan makanan selama di Mina bagi jemaah. Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," tutur Ace.

Ketiga, kamar mandi di tenda Mina dan Arafah dinilai masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah.

Akibatnya, kata Ace, antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet.

Menurut Ace, seharusnya diperhatikan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan karena jumlah jemaah Haji Indonesia lebih banyak perempuannya.

"Keempat, manajemen transportasi yang membawa jemaah yang bergerak selama Armuzna yang tidak terkelola dengan baik," ujar dia.

"Kasus bus taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," sesal Ace.

Catatan kelima, beberapa fasilitas bagi jemaah lanjut usia (lansia) yang sudah disarankan Komisi VIII, seperti kursi roda dan golf car tidak berfungsi optimal.

Berdasarkan fakta di atas, Pemerintah Indonesia diminta meninjau ulang keberadaan mashariq atau penyedia layanan dari pihak Arab Saudi.

"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini, karena Pemerintah Arab Saudi yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," pungkas politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief menyesalkan kelambanan perusahaan Mashariq dalam menyiapkan layanan jemaah haji Indonesia di Muzdalifah dan Mina.

Diketahui, proses pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah ke Mina sempat mengalami keterlambatan.

Kini, layanan konsumsi di Mina juga tidak terdistribusi dengan baik dan lancar. Potensi lainnya adalah ketersediaan kasur yang tidak sesuai jumlah jemaah.

"Kita sudah sampaikan protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kita juga meminta agar tidak ada persoalan dalam penyediaan layanan di Mina," ujar Hilman dilansir siaran pers Kemenag, Kamis (29/6/2023).

"Kita akan terus kawal ini, agar Mashariq bergerak lebih cepat dalam penyiapan layanan bagi jemaah haji," katanya lagi.