Faktor Penentu Cawapres

Sejauh ini, Anies Baswedan sudah didukung tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat.

Ganjar Pranowo sudah didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Gubernur Jawa Tengah ini juga didukung partai non-parlemen: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Sementara Prabowo Subianto sudah didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Pascapengumuman calon presiden dari beberapa partai tersebut, pembicaraan lanjutannya adalah tentang bakal calon wakil presiden (Bacawapres).

Sampai saat ini, belum ada kata sepakat di antara anggota koalisi Pilpres mengenai nama pendamping bakal calon presiden mereka masing-masing.

Tulisan ini akan mengemukakan empat faktor yang kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan dalam penentuan calon wakil presiden tersebut: elektabilitas tokoh, latar belakang sosiologis, kualitas personal, dan partai pendukung koalisi.

Elektabilitas

Pertama, faktor elektabilitas. Faktor ini sangat penting mengingat tiga tokoh Bacapres yang paling kompetitif sejauh ini tidak ada yang benar-benar dominan.

Kejar-kejaran suara masih terjadi. Posisi atas masih fluktuatif. Bahkan tidak ada di antara mereka yang mendapatkan dukungan di atas 50 persen jika ketiganya bertarung dalam satu pemilihan.

Karena itu, jika Pilpres diiukuti oleh tiga tokoh populer ini, Pilpres kemungkinan besar akan berlangsung dalam dua putaran.

Berdasarkan data pelbagai survei saat ini, pertarungan tidak hanya akan ketat di putaran pertama, tapi juga akan sangat kompetitif di putaran kedua.

Itu sebabnya, para elite partai, Bacapres, dan pihak-pihak terkait terlihat sangat hati-hati dalam menentukan tokoh pendamping.

Bacawapres potensial adalah mereka yang kira-kira bisa menambal suara. Aspek elektabilitas tokoh akan sangat dipertimbangkan.

Dalam pelbagai jajak pendapat publik, termasuk yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sampai saat ini tidak ditemukan korelasi yang signifikan antara posisi Bacawapres dengan elektabilitas tokoh Bacapres.

Elektabilitas Bacapres lebih banyak ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan calon pendampingnya.

Faktor Sosiologis

Karena itu, kemungkinan faktor elektabilitas ini akan diperluas pengertiannya, bukan hanya terkait elektabilitas langsung sang tokoh, tapi juga basis sosiologisnya. Ini faktor kedua.

Dalam literatur ilmu politik, pendekatan sosiologis dalam melihat perilaku pemilih sangat populer.

Dalam buku "The People’s Choice (1994)", Lazarsfeld, Berelson, dan Gauget menyimpulkan bahwa tindakan pemilih dimotivasi oleh predisposisi latennya.

Predisposisi ini terkait dengan tiga aspek sosial: status kelas warga, identifikasi keagamaan atau rasial warga, dan wilayah di mana pemilih itu berada.

Seorang tokoh dengan tingkat elektabilitas tinggi, tapi memiliki basis pemilih yang sama dengan Bacapres mungkin tidak akan dianggap bisa menambal kekurangan suara.

Karena itu, tokoh lain yang populer tapi memiliki basis pemilih yang berbeda memiliki peluang yang lebih besar.

Pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), misalnya, nama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, santer dibicarakan potensial mendampingi Prabowo Subianto.

Namun deklarasi Prabowo-Muhaimin belum terjadi. Belakangan muncul nama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dianggap potensial untuk mendampingi Prabowo. Di tataran elite, komunikasi antara Gerindra dengan Golkar mulai terjadi.

Dari sisi elektabilitas, Muhaimin dan Airlangga tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah pada latar belakang atau basis massa kedua tokoh ini dan partainya.

Muhaimin dan PKB memiliki basis massa NU, terutama di Jawa Timur. Sementara Golkar lebih kuat di luar Jawa Timur dan Tengah.

Mereka kuat di Jawa Barat, beberapa wilayah di Sumatera, dan cukup dominan di Sulawesi. Basis massa Golkar dan Prabowo Subianto memiliki banyak irisan. Berpasangan dengan Airlangga dari sisi ini, tidak begitu menjanjikan.

Sebaliknya, jika menggandeng Muhaimin, ada potensi bagi Prabowo untuk memperluas pengaruh ke wilayah yang selama ini bukan basisnya.

Hal yang sama terjadi pada Ganjar Pranowo. Selama ini, PDIP terlihat memiliki tradisi menggandeng tokoh Nahdlatul Ulama, untuk menjadi pendamping tokoh yang mereka usung menjadi calon presiden.

Pada Pemilu 2004, Hasyim Muzadi, Ketua PBNU ketika itu, mendampingi Megawati Soekarnoputri.

Pada 2014, Jusuf Kalla, tokoh NU, mendampingi Jokowi Widodo. Pemilu 2019, giliran Ma'ruf Amin, Rois Aam PBNU, yang berpasangan dengan Joko Widodo.

Apakah dengan menggandeng tokoh NU, suara Ganjar bisa terdongkrak? Data penelitian empiris sejauh ini tidak mengkonfirmasi hal itu.

Bahkan dalam pengalaman Pilpres terdahulu, Megawati kalah dalam Pilpres walaupun didampingi oleh Ketua PBNU pada 2004.

Pada 2019, Jokowi juga kalah dengan selisih yang cukup signifikan daerah asal KH Ma'ruf Amin, Banten.

Baik survei opini publik maupun pengalaman Pemilu belum mengonfirmasi bahwa tokoh NU yang diusung PDIP mendampingi Capresnya memiliki efek yang signifikan menaikkan suara.

Dilihat dari pertimbangan basis massa, sebenarnya PDIP atau Ganjar kuat di wilayah sama yang menjadi basis Nahdliyyin, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ganjar juga berasal dari Jawa Tengah.

Ada irisan yang cukup tebal antara pemilih Ganjar dan basis massa NU. Karena itu, jika aspek sosiologis dipertimbangan untuk Bacawapres, maka dibutuhkan kekuatan politik di luar basis Ganjar dan PDIP.

Karena itu, tokoh seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto menjadi penting dipertimbangkan.

Namun demikian, keempat nama ini, di samping tokoh-tokoh populer lain, sebenarnya memiliki kekuatan elektabilitas yang relatif seimbang.

Yang berbeda di antara empat nama ini adalah Airlangga Hartarto karena dia sekaligus adalah ketua partai tiga besar di Indonesia, yakni Golkar.

Airlangga bukan hanya memiliki nilai popularitas personal, tapi juga memiliki mesin partai yang berbasis di wilayah-wilayah yang sejauh ini bukan basis massa utama Ganjar maupun PDIP.

Karena itu, koalisi PDIP-Golkar atau Ganjar-Airlangga menjadi cukup masuk akal dilihat dari aspek latar belakang basis massa kedua kubu politik ini.

Kualitas personal

Selain elektabilitas personal dan latar belakang sosiologis, aspek kualitas atau karakter personal mungkin juga bisa menjadi pertimbangan.

Survei SMRC (November 2022) menunjukkan dua kualitas personal terpenting untuk seorang tokoh politik di mata publik adalah kedekatan dengan rakyat dan integritas.

Survei ini menunjukkan bahwa umumnya tokoh-tokoh partai dipersepsi dekat dengan rakyat, tapi kurang bersih atau kurang bersih dari korupsi.

Dengan demikian, munculnya tokoh dengan kualitas personal yang bersih atau dipersepsi memiliki integritas tinggi berpeluang menambah bobot para bakal calon presiden yang ada saat ini.

Nama seperti Mahfud MD atau Sri Mulyani menjadi relevan untuk juga dipertimbangkan.

Kekuatan partai politik

Aspek keempat yang patut diperhitungkan tentu saja adalah partai politik. Pada Koalisi Perubahan, misalnya, ada sejumlah nama yang mencuat untuk menjadi pendamping Anies.

PKS mengajukan tokohnya seperti Ahmad Heryawan. Nasdem menyebut sejumlah nama seperti Andika Perkasa atau Khofifah Indar Parawansah, dan Demokrat mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti-Yudhoyono (AHY).

Di antara tokoh-tokoh ini, ada dua yang cukup menonjol dari sisi popularitas dan elektabilitas: Khofifah dan AHY.

Dalam studi eksperimental yang dilakukan SMRC (Maret 2023), ditemukan bahwa dalam simulasi dua nama, Khofifah dan AHY jika mendampingi Anies melawan Ganjar bisa menaikkan suara Anies dalam head to head malawan Ganjar.

Namun demikian, AHY memiliki modal politik yang lebih besar karena dia adalah ketua umum Partai Demokrat.

Jika AHY tidak dicalonkan sebagai pendamping Anies, misalnya, terbuka kemungkinan bagi partai ini untuk mencabut dukungan.

Jika itu terjadi, maka syarat formal dukungan partai bagi Anies untuk maju dalam pemilihan presiden tidak akan mencukupi.

Di luar dari pertimbangan elektabilitas, basis sosiologis, kualitas personal, dan kekuatan partai politik, tentu faktor-faktor lain juga perlu dihitung, misalnya kedekatan psikologis antar-elite, ideologi partai, dan kekuatan logistis calon.

Akan sulit mencari faktor tunggal dalam penentuan Cawapres pada masing-masing poros koalisi.