Salin Artikel

PKB Kembali Tegaskan Muhaimin Harus Capres atau Cawapres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menegaskan bahwa ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, harus menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

"Tadi juga sempat diskusi panjang, pengurus DPP, yang akhirnya tetap meminta PKB untuk tetap menjaga keputusan Muktamar Bali (2019) yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden," kata Ketua DPP PKB, Yusuf Chudlori, kepada wartawan di sela rapat pleno yang digelar DPP, Senin (19/6/2023).

"Saya tegaskan sampai hari ini DPP PKB belum ada alternatif," lanjut dia.

Sebagai informasi, PKB sudah meneken kerja sama sejak Agustus 2022 dengan Partai Gerindra dan menandatangani piagam deklarasi koalisi.

Salah satu poin dalam deklarasi itu adalah, capres-cawapres yang akan diusung koalisi bakal ditentukan bersama oleh Muhaimin bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Sejauh ini, Yusuf mengatakan, komunikasi PKB dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tetap berjalan.

Adapun KKIR memang belum mendeklarasikan capres-cawapres mereka. Prabowo ada di posisi terkuat sebagai kandidat bakal capres menilik elektabilitasnya yang moncer menurut hasil survei berbagai lembaga baru-baru ini.

Sementara itu, elektabilitas Muhaimin untuk kursi RI 2 tak begitu mentereng. Kemudian, isu kedekatan Gerindra dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) pun mencuat.

Golkar sejauh ini bersikukuh agar ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, bisa ikut kontestasi. Sementara itu, PAN sejauh ini kerap meng-endorse nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres jika membentuk koalisi.

Yusuf mengungkapkan, PKB belum membahas opsi alternatif seandainya Golkar dan PAN jadi bergabung ke dalam koalisi yang terbangun bersama Gerindra, serta Muhaimin tak terpilih sebagai capres maupun cawapres.

"Kita tidak ada bahasan sampai ke situ," kata dia.

Di samping menegaskan kandidasi Muhaimin, PKB juga menyatakan lewat rapat pleno hari ini bahwa Wakil Ketua DPR RI itu tidak akan bicara soal Pilpres 2024 kepada publik.

"Rapat pleno DPP akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, dipingit (dalam arti) tidak boleh berbicara soal pilpres," kata Yusuf.

Menurut dia, pernyataan-pernyataan PKB soal Pilpres 2024 cukup didelegasikan oleh Muhaimin kepada pengurus DPP. Yusuf mengibaratkan Muhaimin sebagai pengantin pada Pilpres 2024.

"Dalam tradisi Jawa, pengantin itu harus mulai masuk kamar, mulai berbenah, siap-siap. Oleh para kiai dan Dewan Syura DPP, Gus Muhaimin diminta tidak bicara soal pilpres," jelas Yusuf.

PKB yakin, Muhaimin tak akan tersisih sebagai kandidat capres-cawapres. Yusuf mengeklaim, deklarasi capres-cawapres oleh KKIR tidak lama lagi.

"Ibaratnya tinggal ngurus kelengkapan-kelengkapan pernikahannya. Itu sudah diurus oleh tim dari DPP agar Gus Muhaimin lebih fokus persiapan," ucap Yusuf.

"Pengantin itu kan sudah jelas ada calonnya, tinggal siraman, mempersiapkan hal-hal spiritual," lanjutnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/19/12223911/pkb-kembali-tegaskan-muhaimin-harus-capres-atau-cawapres-2024

Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke