Salin Artikel

Ganjar Kembali Bantah soal Isu Kontrak Politik dengan PDI-P

Kabar mengenai kontrak politik itu menyebutkan jika nanti Ganjar terpilih sebagai presiden maka PDI-P yang akan menentukan menteri-menteri.

"Oh enggak," ujar Ganjar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Ganjar mengungkapkan, dalam sistem presidensial di Indonesia penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Kan sistem presidensial itu soal menteri, anu, prerogatifnya Presiden. Jadi serahin ke Presiden," katanya.

Untuk diketahui, Ganjar bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Selasa ini.

Namun, Ganjar mengatakan, pertemuan itu tidak dilakukan empat mata.

"Oh (pembicaraan) banyak mata tadi," ujar Ganjar kepada wartawan usai bertemu Jokowi.

Selain bertemu Presiden Jokowi, Ganjar juga mengaku sempat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Ganjar juga mengaku sempat melemparkan candaan soal baju kepada Sandiaga. Sebab, yang bersangkutan akan bergabung dengan salah satu parpol yang identik dengan warna hijau pada Rabu (14/6/2023) besok.

"Ketemu (Sandiaga). Saya ledekin pake baju ijo (hijau) ya besok," kata Ganjar.

Dalam akun media sosial Twitter miliknya, Ade Armando mengatakan, jika orang nomor satu di Jawa Tengah itu terpilih pada Pilpres 2024, menteri-menterinya nanti akan ditunjuk oleh PDI-P.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDI-P bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDI-P. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tulis Ade Armando dalam akun Twitter-nya, Senin (12/6/2023).

Terkait unggahan tersebut, Ganjar sudah membantahnya usai menghadiri Pembukaan Seleksi Magang Jepang tahun 2023 di Kantor Disnakertrans Jateng, di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, pada Senin (12/6/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/13/17080151/ganjar-kembali-bantah-soal-isu-kontrak-politik-dengan-pdi-p

Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke