Salin Artikel

Demokrat Sambut Hangat Pendekatan PDI-P, Imbas “Serangan” Nasdem soal Cawapres Anies?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, sambutan baik Partai Demokrat terhadap PDI Perjuangan tak lepas dari memanasnya suhu politik antara partai bintang mercy itu dengan Partai Nasdem beberapa waktu belakangan.

Seperti diketahui, Demokrat dan Nasdem belakangan tak sejalan terkait waktu deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan.

“Respons positif Partai Demokrat terhadap komunikasi tawaran kerja sama PDI-P yang berpeluang menggoyahkan soliditas Koalisi Perubahan tampaknya juga dipicu oleh manuver elite Partai Nasdem yang belakangan justru melakukan serangan terbuka pada AHY terkait bursa cawapres Anies,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (12/6/2023).

Di tengah eskalasi suhu politik antara Demokrat dan Nasdem, menurut Umam, pendekatan PDI-P ke partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut berpeluang menggoyahkan soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Demokrat sangat mungkin melakukan evaluasi terhadap Koalisi Peruabahan dan elektabilitas Anies yang terus menurun. Bersamaan dengan itu, tak menutup kemungkinan buat Demokrat membangun kerja sama dengan PDI-P.

Jika hal itu terjadi, maka, Koalisi Perubahan terancam bubar, demikian pula dengan rencana pencapresan Anies Baswedan.

“Selain tiket pencapresan Anies akan hilang, juga narasi perubahan yang ia usung akan melemah,” ujar Umam.

Guna menjaga keutuhan Koalisi Perubahan, lanjut Umam, Anies sebagai bakal capres yang telah diberi mandat koalisinya untuk memilih bakal cawapresnya sendiri harus bergerak cepat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disarankan untuk mengajak anggota Koalisi Perubahan, Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) duduk bersama menguatkan kerja sama.

Bersamaan dengan itu, Anies dan tiga partai pendukungnya dapat segera mengkalkulasikan nama-nama yang potensial menjadi cawapres, diukur dari berbagai indikator, mulai dari indikator elektoral, ideologi, logistik, kerentanan, jaringan partai, hingga jaringan non-partai yang dimiliki.

“Jika Anies tidak gerak cepat, ia bisa kehilangan momentum untuk mewujudkan Koalisi Perubahan berlayar,” kata Umam.

“Sebab, asumsi dasar Koalisi Perubahan yang meyakini bahwa Demokrat hanya punya pilihan Anies dan tidak akan ke mana-mana, per hari ini tampaknya tidak lagi relevan,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Mulanya, gagasan tersebut ditolak oleh AHY. Meski mengaku menghormati usulan Puan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bilang, saat ini Demokrat masih tetap bertahan dengan pilihannya bersama Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

“Saya berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan berpasangan dengan siapa pun, termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan prinsip dalam berkomunikasi politik. Kami juga tetus memantapkan rancang bangun dari Koalisi Perubahan ini,” kata dia.

Namun, bermula dari bursa cawapres itu, PDI-P dan Demokrat yang selama ini bersitegang justru tampak mencair. Rencananya, Puan akan bertemu AHY dalam waktu dekat.

Situasi ini terjadi ketika situasi politik antara Demokrat dan Nasdem memanas akibat tak sependapat soal waktu deklarasi cawapres Anies. Nasdem mengusulkan agar cawapres Anies segera diumumkan, setidaknya Juni 2023.

Sebab, hari pemungutan suara Pemilu Presiden 2024 kian dekat. Selain itu, elektabilitas Anies yang terus menurun juga disinyalir akibat tak kunjung diumumkannya calon RI-2.

Namun, Nasdem tak setuju dengan itu. Nasdem menilai, pengumuman cawapres tak bisa terburu-buru.

Partai pimpinan Surya Paloh tersebut justru menuding, Demokrat berancang untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya bukan AHY yang dipilih Anies jadi cawapres.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil, mau mundur. Bilang saja begitu,” kata Ali kepada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/12/15414681/demokrat-sambut-hangat-pendekatan-pdi-p-imbas-serangan-nasdem-soal-cawapres

Terkini Lainnya

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
SYL Boyong Istri sampai Cucu saat Dinas Luar Negeri sambil Umrah

SYL Boyong Istri sampai Cucu saat Dinas Luar Negeri sambil Umrah

Nasional
Polri Diminta Jelaskan Motif Anggotanya Buntuti Jampidsus Kejagung

Polri Diminta Jelaskan Motif Anggotanya Buntuti Jampidsus Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke