Salin Artikel

Istana Bantah Demokrat, Jokowi Tak Olahraga di GBK Minggu Pagi Kemarin

Menurut Bey, pada Minggu pagi, Presiden Jokowi ada kegiatan internal di Istana Merdeka.

"Enggak ada (pertemuan antara Presiden Jokowi dan SBY)," ujar Bey saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (12/6/2023).

"Bapak Presiden kemarin ada kegiatan internal di Istana Merdeka di pagi hari. Enggak keluar sama sekali (dari istana)," lanjutnya.

Saat disinggung mengenai keberadaan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang berada di sekitar kawasan GBK pada Minggu pagi, Bey menyebutkan hal itu untuk antisipasi kegiatan olahraga dan menyapa masyarakat yang biasanya dilakukan Presiden Jokowi di Minggu pagi.

"Teman-teman Paspampres sifatnya antisipasi saja, karena biasanya kalau Presiden Minggu pagi di Jakarta, menyapa masyarakat sambil berolahraga di CFD," tutur Bey.

"Tapi kemarin tidak ke CFD, karena Bapak Presiden ada kegiatan internal yang kegiatannya sampai melewati waktu CFD," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY diinfokan sama-sama berolahraga di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Minggu (11/6/2023) pagi.

Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa tidak ada agenda pertemuan antara Jokowi dan SBY.

“Enggak ada (pertemuan), sama-sama sedang olahraga,” kata Herzaky melalui pesan tertulis, Minggu.

Herzaky menambahkan bahwa SBY berolahraga bersama anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

Sementara itu, pantauan Kompas.com di kawasan GBK sekitar pukul 10.00 WIB, Minggu, sejumlah pasukan pengamanan presiden (paspampres) masih terlihat di lokasi.

Mereka kemudian mulai meninggalkan lokasi setengah jam kemudian, menggunakan bus paspampres.

Sementara itu, dipantau dari unggahan Instagram Story AHY pada hari ini, Ketua Umum Partai Demokrat itu memang sedang berolahraga dengan SBY di Kompleks GBK.

Selain itu, anak bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga terlihat di lokasi.

Demokrat diajak dialog PDI-P

Sebelumnya, Partai Demokrat disebut menjadi salah satu yang akan diajak dialog oleh PDI-P, meskipun Partai yang dipimpin AHY itu telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon presiden bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, tidak ada yang salah jika Partainya partainya membangun dialog dengan Partai Demokrat meski partai itu telah berada di Koalisi berbeda.

Terlebih, PDI-P memiliki semangat gotong royong yang salah satu wujudnya adalah upaya merangkul pihak lain dalam berpolitik.

“PDI Perjuangan itu merangkul, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat belum turun. Maka, enggak ada salahnya berdialog,” kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Bahkan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani pun disebut akan menemui AHY dalam beberapa waktu mendatang. “Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog. Apalagi, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara itu merupakan hal yang positif,” kata Hasto.

Adapun Puan juga sempat menyebut nama-nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, di antaranya adalah AHY.

Selain AHY, beberapa kandidat nama lain seperti yang muncul adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Belakangan, muncul juga nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Namun, Basuki menolak wacana tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/12/11554521/istana-bantah-demokrat-jokowi-tak-olahraga-di-gbk-minggu-pagi-kemarin

Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke