Kemenag Minta Maskapai Saudia Diperiksa karena Kerap Ubah Kursi Pesawat Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama menyarankan supaya Pemerintah Arab Saudi memeriksa manajemen maskapai penerbangan Saudia Airlines sebagai pihak yang bekerja sama dalam penerbangan jemaah haji Indonesia.

Penyebabnya adalah Saudia Airlines disebut terus melakukan tindakan tidak profesional, seperti mengubah kapasitas tempat duduk pesawat serta jadwal penerbangan yang merugikan jemaah haji dan berdampak terhadap pelaksanaan rangkaian ibadah.

Tindakan maskapai Saudia itu disebut dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan Kementerian Agama.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan, sikap Saudia Airlines yang tidak profesional itu telah mengganggu kenyamanan dan ketenangan jemaah haji Indonesia.

"Saya pikir pihak otoritas Arab Saudi perlu meninjau dan memeriksa manajemen Saudia Airlines saat ini. Kenapa mereka tidak mampu menerbangkan jemaah haji sesuai jadwal? Kenapa tidak mampu menyediakan pesawat dengan kapasitas seat yang dijanjikan?" kata Saiful melalui keterangan pers Kementerian Agama yang dikutip pada Kamis (8/6/2023).

Saiful Mujab sangat menyayangkan tindakan tidak profesional Saudia Airlines dalam proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama.

Dia menilai manajemen Saudia sangat semrawut dalam melaksanakan kewajiban menerbangkan jemaah haji Indonesia sesuai jadwal, dan dengan kapasitas tempat duduk pesawat yang telah disepakati.

"Dari aspek penerbangan, Saudia Airlines tahun ini gagal memberikan layanan yang baik ke jemaah haji Indonesia," ucap Saiful.

“Masing-masing maskapai yang menempatkan perwakilannya di asrama haji, tidak hanya untuk menyiapkan jadwal, namun juga untuk menjelaskan dan meminta maaf ke jemaah bila ada perubahan jadwal penerbangan. Sebab, jadwal yang disepakati sebelumnya sudah disosialisasikan ke jemaah,” ujar Saiful.

Saiful kembali mengingatkan maskapai dampak dari perubahan jadwal penerbangan atau komposisi kursi pesawat mengakibatkan efek domino yang mengganggu pemenuhan layanan kepada jemaah, baik di asrama haji, maupun di Madinah dan Makkah.

Selain itu, perubahan dari sisi transportasi juga berkaitan dengan masa tinggal jemaah, kapasitas, dan rotasi jemaah di asrama haji.

Terlebih lagi, layanan di Arab Saudi yang telah dikontrak untuk melayani jemaah haji sesuai jadwal menjadi tidak efisien.

“Kami harap potensi perubahan jadwal bisa diminimalisir. Jika ada perubahan jadwal, dalam kontrak sudah disebutkan bahwa pemberitahuan minimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Jangan mendadak atau bahkan baru diberitahukan seetelah terjadi,” sebut Saiful Mujab.