Kemenhan Dorong Komisi I Tambah Anggaran untuk Operasi TNI di Daerah Rawan hingga Proyek Jet Boramae

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra saat rapat Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenhan/Mabes TNI Tahun 2024 bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Di hadapan Komisi I DPR, selanjutnya Wamenhan berharap akan mendapat dukungan untuk merealisasikan usulan tambahan anggaran Kemhan dan TNI TA (tahun anggaran). 2024,” demikian siaran pers dari Biro Humas Setjen Kemenhan, dikutip Kompas.com pada Kamis (8/6/2023).

Hal tersebut dikarenakan masih banyak kegiatan prioritas dan mendesak yang belum terdukung anggarannya. Antara lain, pelaksanaan tugas TNI di daerah rawan dan perbatasan.

Kemudian, pemenuhan pemeliharaan dan perawatan (harwat) serta operasional alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru, termasuk kebutuhan cost share proyek pesawat jet tempur KF-X/IF-X Boramae yang harus segera dipenuhi.

“Berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan cost sharing program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, Komisi I DPR RI akan mengagendakan secara khusus rapat kerja Komisi I DPR dengan Menko Polhukam, Panglima TNI, Menkeu, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, menjawab permintaan Wamenhan.

Diketahui, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani perjanjian kerja sama kesepakatan pembagian ongkos produksi jet tempur KF-21 Boramae pada 2014 antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Duta Besar Korea Selatan Cho Tai-young.

Perjanjian itu meliputi kerja sama rekayasa teknik dan pengembangan.

Rencananya, jet tempur KF-21 prototipe 5 tersebut yang akan digunakan TNI AU dan diserahkan kepada Indonesia pada fase terakhir 2026.

“Kami mengajukan rencana kebutuhan sebesar Rp 350 sekian triliun, tapi pagu yang keluar baru Rp 123 triliun. Itu saja dibagi untuk Kemenhan, Mabes TNI, AD, AL, dan AU,” kata Wamenhan Herindra saat ditemui selepas rapat, Rabu kemarin.

Herindra mengatakan, pada intinya, anggaran sebesar itu digunakan untuk membuat pertahanan negara menjadi lebih kuat.

“Karena kita negara yang besar dan kita harus untuk menjaga kedaulatan negara, kita harus mempunyai TNI yang kuat,” ujar Herindra.

Namun, di sisi lain, capaian minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimal TNI baru sekitar 65 persen pada awal 2023 dari target 100 persen pada tahun depan.

Rinciannya, TNI AD 77,38 persen, TNI AL 66,29 persen, dan TNI AU 51,51 persen. Data terbaru dihimpun berdasarkan pemaparan saat Rapat Pimpinan TNI 2023.

“Ya kita upayakanlah (memenuhi capaian MEF), karena pagu yang kami terima kan masih jauh,” kata Herindra.

Ia mengatakan, sejumlah program masih berjalan untuk memenuhi capaian MEF tersebut, di antaranya membeli jet tempur Dassault Rafale dari Perancis dan F-15EX dari Amerika Serikat.

“Masih dalam tahap negosiasi, mudah-mudahan,” ujar Herindra.