Salin Artikel

Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pihak yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang perlu melakukan percepatan kinerja dan bukan perubahan.

Menurut Jokowi hal itu patut dilakukan supaya Indonesia bisa memanfaatkan target bonus demografi dan menuju tahapan menjadi negara maju.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023) kemarin.

Dalam pertemuan itu, Presiden menilai hal yang penting pada Pemilu 2024 bukan soal perubahan melainkan percepatan atau akselerasi.

”Karena, menurut Presiden, kan banyak yang sudah dikerjakan, baik hilirisasi dan lain-lain. Tadi, yang penting itu tadi, bukan perubahan, tetapi akselerasi atau percepatan,” GM News and Current Affairs KompasTV, Yogi Nugraha, seperti dikutip dari Kompas.id.

Pada kesempatan itu, Presiden mencontohkan beberapa negara yang sebenarnya memiliki kesempatan maju. Namun, sampai sekarang tetap menjadi negara berkembang.

Dia mencontohkan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Sejak dekade 1970-an negara-negara itu sudah menjadi negara berkembang, tetapi sampai sekarang kondisinya tidak berubah.

Demikian juga Afrika Selatan yang tidak dapat mengambil kesempatan menjadi negara maju. Adapun contoh negara yang berhasil melompat menjadi negara maju adalah Korea Selatan.

Presiden juga mencontohkan Korea Selatan menjadi negara maju karena masuk ke rantai pasok global.

”Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju,” kata Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra mengutip inti pernyataan Presiden Jokowi.

Sutta mengatakan, Presiden memaparkan pola kepemimpinan negara dalam rentang 13 tahun mendatang bakal menentukan arah Indonesia.

Dalam pertemuan itu juga disebutkan keberlanjutan kebijakan strategis pemerintahan saat ini dinilai penting demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju tersebut. Namun, hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga menyebutkan dirinya cawe-cawe demi kepentingan negara.

”Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara,” ujar Sutta.

Presiden Jokowi menuturkan bahwa dirinya cawe-cawe untuk kepentingan yang positif, dan bukan untuk kepentingan politik praktis.

”Cawe-cawe untuk negara, (untuk) kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan capres-cawapres,” kata Sutta menyitir Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun menambahkan bahwa cawe-cawe yang dilakukan Jokowi identik dengan ikut bertanggung jawab dan tidak membiarkan.

Presiden Jokowi pun disebutkan ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

Presiden Jokowi juga mengelak menyebutkan siapa calon presiden yang didukungnya. Dia menilai hal ini masih sangat jauh dan menjadi urusan partai politik.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/21204601/jokowi-harap-presiden-setelahnya-kejar-target-indonesia-jadi-negara-maju

Terkini Lainnya

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke