Zulhas Sebut Pemerintah Buka Kemungkinan Kembali Impor Beras untuk Antisipasi El Nino

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkap peluang pemerintah untuk kembali melakukan impor beras dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Peluang itu, menurut dia, akan diambil bila diperlukan. Terutama jika nantinya stok beras kurang karena terdampak fenomena El Nino.

"Ya (impor lagi), kalau diperlukan," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu pun mengungkapkan, dirinya sudah melaporkan soal potensi dampak El Nino kepada Presiden Joko Widodo, kemarin.

Menurutnya, beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan India juga sudah mulai merasakan dampak dari fenomena akibat naiknya suhu permukaan laut itu.

"Menyikapi El Nino ini seperti Malaysia saja sudah rebutan air minum, di India suasana panas sampai membuat korban, Tiongkok juga," ungkap Zulhas.

"Kalau cuaca panas produksi akan turun kan, kita harus siap hadapi berbagai kemungkinan. Caranya gimana? Dengan misalnya beras kita harus government to government mesen barang sekarang, agar menjadi stok kita," jelasnya.

Sehingga nantinya jika stok barang berkurang, Indonesia sudah punya cadangannya.

Diberitakan sebelum, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino kemungkinan akan terjadi sekitar Juni dan semakin intens pada Agustus 2023.

El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah yang memicu terjadinya kekeringan di wilayah Indonesia.

Kementerian Pertanian (Kementan) berencana akan membentuk gugus tugas dalam menghadapi cuaca ekstrem El Nino.

”Saya meminta untuk dibentuk gugus tugas di setiap wilayah,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat rapat koordinasi bersama pejabat Kementan dan aparatur pemerintah daerah seperti yang dikutip Kompas.com dari siaran pers, Senin (22/5/ 2023).

Menurut Syahrul, gugus tugas berbasis wilayah penting untuk segera dibentuk sebab setiap wilayah membutuhkan penanganan yang berbeda.

“Ada wilayah kategori hijau yang tidak terdampak sehingga produksinya tidak terganggu. Tapi ada juga wilayah kategori kuning dan merah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Setiap pemerintah daerah harus jeli membaca kebutuhan wilayahnya,” jelasnya.