Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Demokrat, Golkar, Perindo, Nasdem Jadi Partai Paling Disukai

Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan, 56,5 persen publik suka dengan Partai berlambang mercy tersebut.

Berikutnya, ada Partai Golkar dengan angka 51,4 persen pada survei yang sama. Angka ini lebih tinggi dibanding Partai Gerindra di angka 50,1 persen.

Selanjutnya, ada Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang juga disukai publik. Sebanyak 45,5 persen publik menyukai partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu.

Posisi berikutnya, ada Partai Nasdem dengan angka 43,3 persen. Posisi Nasdem masih di atas PDI-P yang berada di angka 42,8 persen.

Kemudian, ada juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan angka 39,9 persen, Partai Keadlian Sejahtera (PKS) di angka 38,1 persen dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di angka 34,4 persen.

Kendati demikian, lebih disukai nyatanya tidak berpengaruh terhadap elektabilitas atau tingkat keterpilihan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur, lembaga atau partai.

Elektabilitas parpol menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 masih sangat dinamis. Dari sembilan partai yang mendapat kursi di DPR, empat partai mendapat kenaikan elektabilitas.

Keempatnya adalah PDI-P, Gerindra, PAN, dan PPP. Sementara elektabilitas lima partai lainnya, yaitu Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, dan PKS, cenderung menurun.

Dalam survei terhadap 1.200 responden ini, penelitian dilakukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Metode ini digunakan dengan pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian ± 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/23/09534121/survei-litbang-kompas-demokrat-golkar-perindo-nasdem-jadi-partai-paling

Terkini Lainnya

Wamenhan Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Wamenhan Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Ketua MPR Sebut Pemilu 2024 Brutal, PDI-P: Solusinya Bukan Cabut Kedaulatan Rakyat

Ketua MPR Sebut Pemilu 2024 Brutal, PDI-P: Solusinya Bukan Cabut Kedaulatan Rakyat

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Temui Sri Mulyani, Prabowo: Teknis, Teknis, Teknis

Soal Tim Sinkronisasi Temui Sri Mulyani, Prabowo: Teknis, Teknis, Teknis

Nasional
Komentari Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud MD: Tambah Busuk

Komentari Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud MD: Tambah Busuk

Nasional
Sebut Semua Partai Setuju Amendemen UUD 1945, Bamsoet Dilaporkan ke MKD DPR

Sebut Semua Partai Setuju Amendemen UUD 1945, Bamsoet Dilaporkan ke MKD DPR

Nasional
Mendagri Minta Pemprov Peduli, Anggarkan Pengelolaan Perbatasan di APBD

Mendagri Minta Pemprov Peduli, Anggarkan Pengelolaan Perbatasan di APBD

Nasional
RI Akan Kirim Pasukan Perdamaian, tetapi Tunggu Persetujuan Israel dan Palestina Dulu

RI Akan Kirim Pasukan Perdamaian, tetapi Tunggu Persetujuan Israel dan Palestina Dulu

Nasional
Nasdem Beri Rekomendasi Ilham Habibie Maju Pilkada Jawa Barat

Nasdem Beri Rekomendasi Ilham Habibie Maju Pilkada Jawa Barat

Nasional
Hasto Mengaku Belum Terima Panggilan KPK, tapi Siap Kosongkan Jadwal

Hasto Mengaku Belum Terima Panggilan KPK, tapi Siap Kosongkan Jadwal

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Dubes Slovakia, Bahas Pemeliharaan Alutsista

Prabowo Terima Kunjungan Dubes Slovakia, Bahas Pemeliharaan Alutsista

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Akui Usulan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina Belum Disetujui

Bertemu Zelensky, Prabowo Akui Usulan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina Belum Disetujui

Nasional
Beda Dengan Bamsoet, Syarief Hasan Bilang Pembahasan Soal Perubahan Sistem Pilpres Belum Dilakukan

Beda Dengan Bamsoet, Syarief Hasan Bilang Pembahasan Soal Perubahan Sistem Pilpres Belum Dilakukan

Nasional
Kader Demokrat Gugat UU DKJ ke MK agar Bisa Jadi Walkot Jakpus

Kader Demokrat Gugat UU DKJ ke MK agar Bisa Jadi Walkot Jakpus

Nasional
Prabowo Makan Siang Bareng Jokowi, Laporkan soal Gaza dan Kunjungan Kerja ke Singapura

Prabowo Makan Siang Bareng Jokowi, Laporkan soal Gaza dan Kunjungan Kerja ke Singapura

Nasional
RUU MK Belum Disahkan, Ketua Komisi III Sebut DPR Fokus pada RAPBN 2025

RUU MK Belum Disahkan, Ketua Komisi III Sebut DPR Fokus pada RAPBN 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke