Salin Artikel

Persepi Ungkap Pernah Depak Lembaga Survei Karena Hasil Hitung Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpungan Survei Opini Publik Indonesia (Presepi) Philip J Vermonte mengatakan, organisasinya pernah menghukum tiga lembaga survei lantaran memiliki hasil berbeda saat melakukan hitung cepat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Ia menceritakan, saat itu pilpres diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajassa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketika proses pemungutan suara berlangsung, sepuluh lembaga survei kemudian menyelenggarakan hitung cepat.

Hasilnya, mayoritas lembaga survei menyatakan pasangan Jokowi-JK unggul dibandingkan dengan Prabowo-Hatta.

"Yang 7 bilang pak Jokowi menang, yang 3 bilang pak Prabowo, karena itu ruwet urusannya. Dan itu semua (10 lembaga adalah) anggota Persepi," ujar Philip dalam acara Gaspol Kompas.com, dikutip Kamis (18/5/2023).

Tingkat deviasi atau penyimpangan data hasil hitung cepat yang dilakukan tiga lembaga survei itu, menurut dia, cukup tinggi. Padahal, proses hitung cepat merupakan proses  yang paling simpel dengan deviasi data di bawah satu persen.

Akhirnya, ia menambahkan, Dewan Etik Persepi memanggil 10 lembaga survei yang melakukan hitung cepat tersebut.

"Itu sidang terbuka, itu dilakukan sidang etik semua datang, segala data dibawa, ditanya-tanya dan sidang terbuka," imbuh Philip

Ketika sidang etik digelar, tujuh lembaga survei yang menghitung dan menyatakan pasangan Jokowi-JK unggul pada saat hitung cepat, hadir di dalam sidang.

Sementara tiga lembaga survei lain yang menyatakan Prabowo-Hatta unggul tidak hadir hingga sidang selesai.

"Yang tiga ini nggak mau dateng untuk diaudit, ya udah dikeluarin. Kita nggak tau kenapa nggak mau hadir, ya dikeluarkan," ucap dia.

Philip pun menegaskan bahwa ketiga lembaga survei itu dikeluarkan bukan karena hasil setiap lembaga survei di Persepi harus sama.

Namun, di dalam pakta perjanjian yang disepakati bersama, setiap anggota Persepi sudah berkomitmen untuk memberikan hasil survei yang sesuai dengan prosedur ilmiah yang benar.

Adapun sidang etik merupakan wadah untuk melakukan proses verifikasi terhadap hasil survei yang berbeda, bukan untuk menyamakan hasil survei.

"Kalau dia anggota Persepi, kita bisa punya mekanisme untuk memverifikasi melakukan standar ilmiah yang benar," kata Philip.

Untuk diketahui, ada empat lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta versi hitung cepat pada saat Pilpres 2014 lalu. Keempatnya yaitu Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Indonesia Research Center (IRC), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).

Setelah itu, Persepi melakukan audit terhadap tujuh lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count, dua di antaranya adalah Puskaptis dan JSI. Hasil audit pada saat itu memutuskan mengeluarkan keduanya dari Persepi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/18/14133631/persepi-ungkap-pernah-depak-lembaga-survei-karena-hasil-hitung-cepat

Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke