Salin Artikel

LPSK Dukung Komitmen Jokowi soal Pemberantasan TPPO di KTT ASEAN

"LPSK mendukung upaya serius Presiden dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia, terutama penipuan daring yang marak terjadi," ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).

Hasto mengatakan, kerja sama anggota ASEAN juga mempertegas upaya pencegahan dan penanganan serius, khususnya pada perlindungan pemenuhan hak asasi korban.

Ia mengungkapkan, modus penyalahgunaan teknologi dalam kejahatan TPPO semakin marak dan perlu kerja sama antar negara untuk menanggulangi hal tersebut.

"Karena berdasarkan sejumlah permohonan perlindungan LPSK, seperti dalam kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia secara non prosedural, sejumlah korban mendapat penawaran pekerjaan lewat Facebook untuk bekerja ke Kamboja," kata Hasto.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat bisa lebih waspada terkait dengan penawaran pekerjaan ke luar negeri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal penting yang akan didorong pada KTT ASEAN.

Salah satunya adalah pemberantasan TPPO yang semakin marak terjadi di wilayah ASEAN.

“Pertama, perdagangan manusia salah satu yang Indonesia usung di KTT ini adalah pemberantasan TPPO terutama online scam. Ini penting saya usulkan karena korbannya rakyat ASEAN, sebagian besar WNI kita,” kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pada 8 Mei 2023.

Apalagi, baru-baru ini pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI dari Myanmar yang merupakan korban TPPO.

“Ini sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya di wilayah konflik. Saya tegaskan kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu ke hilir,” ujar Jokowi menegaskan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/10/05330021/lpsk-dukung-komitmen-jokowi-soal-pemberantasan-tppo-di-ktt-asean

Terkini Lainnya

Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Nasional
Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Nasional
Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah 'Stunting'

Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah "Stunting"

Nasional
Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Nasional
Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Nasional
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke