Elite Nasdem Tanggapi Jokowi Soal Tak Diundang ke Istana: Kenapa Harus Khawatir?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan bahwa partainya memiliki kedaulatan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Ali menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan tidak mengundang Nasdem pada pertemuan partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) malam lalu.

"Kenapa harus khawatir? Begini, putusan membentuk koalisi, sebenarnya poinnya itu kan putusan untuk mendukung Anies Baswedan, itu adalah keputusan partai. Keputusan partai untuk Pilpres 2024," ujar Ali saat dihubungi, Kamis (4/5/2023) malam.

Ia justru mempertanyakan sikap Jokowi yang mengundang para ketua umum partai politik kemarin, yaitu apakah koalisi yang dimaksud Jokowi adalah koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024 atau Pilpres 2019.

Sebab, menurutnya, Nasdem semestinya turut diundang bila memang yang dimaksud Jokowi adalah koalisi pemerintahan. Pasalnya, Nasdem merupakan bagian dari pendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

Sementara Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk Nasdem demi mengusung Anies bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, adalah untuk menghadapi Pilpres 2024.

"Kecuali Presiden mengatakan bahwa Nasdem sudah dikeluarkan di koalisi pemerintahan karena mendukung Anies, ya kan," tuturnya.

Meski demikian, Ali menyadari bahwa keputusan mengundang atau tidak mengundang adalah hak Jokowi sebagai tuan rumah.

Ia pun menegaskan bahwa Nasdem akan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024 mendatang.

"Jadi keberadaan Nasdem di koalisi pemerintahan itu, itu sampai dengan 2024. Itu adalah komitmen," tegas Ali.

"Pemerintahan hari ini adalah pemerintahan 2019. Jadi kalau ditanya apakah ada kekhawatiran? Bagi kami tidak ada yang harus dikhawatirkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, Partai Nasdem memang tidak diundang dalam pertemuan antara dirinya dengan enam ketua umum (ketum) parpol di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Menurut Jokowi, Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri sehingga tak termasuk dalam gabungan parpol yang pada Selasa berkumpul dengan dirinya.

"Ya memang enggak diundang," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan bahwa selain pejabat publik, dirinya merupakan pejabat politik.

Dengan kondisi tersebut menurutnya wajar jika dia mendiskusikan politik dengan para ketum parpol.

"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan, saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong," jelas Jokowi.

Kepala Negara menambahkan, persoalan kebijakan publik dan hal-hal politik memang merupakan tugas Presiden.

Namun, jika nantinya sudah ada ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai capres dan cawapres Pemilu 2024 dirinya tidak akan mencampuri.

"Ya memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya memang kalau sudah ada ketetapan KPU saya itu," lanjutnya seraya mengisyaratkan angkat tangan.