KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Dito Mahendra dan Akan Koordinasi dengan Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mencari keberadaan pengusaha Dito Mahendra yang mangkir dari panggilan penyidik pada Kamis (13/4/2023).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, jemput paksa Dito Mahendra tetap menjadi opsi, meskipun ia menyandang status sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

“Iya tentu sekalipun saat ini status yang bersangkutan saksi,” kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/4/2023).

Meski demikian, kata Ali, KPK tetap mempertimbangkan menjemput paksa Dito dan berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri.

Adapun Bareskrim diketahui juga tengah mengusut kepemilikan senjata api ilegal yang diamankan tim penyidik KPK dari rumah Dito Mahendra di Kebayoran Baru pada Senin (13/3/2023).

“Tentu kami pertimbangkan jemput paksa dan lakukan koordinasi dengan Bareskrim yang mengusut dugaan senpi ilegal hasil temuan KPK,” ujar Ali.

Diketahui, Direktur tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani menyatakan, jajarannya saat ini tengah memburu Dito Mahendra.

"Penyidik sedang mencari yang bersangkutan dengan dilengkapi surat perintah membawa," kata Djuhandani saat dikonfirmasi, Jumat (14/4/2023).

Sementara itu, KPK sebelumnya telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Dito bepergian keluar negeri.

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menyebut, Dito dicegah per 5 April 2023 hingga 5 Oktober 2023 atau enam bulan.

“Instansi pengusul KPK,” kata Nursaleh saat dihubungi Kompas.com.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah rumah Dito di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (13/3/2023).

Dalam upaya paksa itu, penyidik tidak sengaja menemukan 15 pucuk senjata api berikut amunisinya.

Adapun 15 senjata tersebut terdiri dari delapan senjata api laras panjang, lima pistol berjenis Glock, satu pistol S & W, dan satu pistol Kimber Micro.

KPK kemudian berkoordinasi dengan pihak Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri sebagai pihak yang berwenang menerbitkan izin kepemilikan senjata.

Adapun Nurhadi merupakan terpidana kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono dinyatakan terbukti menerima suap dari dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto terkait kepengurusan dua perkara Hiendra.

Selain itu, Nurhadi dan Rezky terbukti menerima gratifikasi Rp 13,787 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara di tingkat pertama, banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK).

KPK lantas mengembangkan kasus ini dan mengusut dugaan TPPU. Sejumlah anggota keluarga Nurhadi diperiksa sebagai saksi.