Tak Hadir Silaturahmi Ketum Parpol, Megawati Dinilai Enggan Didikte soal Wacana Koalisi Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai enggan didikte oleh partai-partai politik yang mewacanakan pembentukan koalisi besar.

Oleh karenanya, PDI-P memilih tak hadir dalam acara pertemuan lima ketua umum partai politik bersama Presiden Joko Widodo, Minggu (3/4/2023) kemarin, yang disebut-sebut membahas rencana penggabungan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Adapun koalisi KIR digagas oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara, KIB dibentuk Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"PDI-P tampaknya tidak ingin mudah diperdaya oleh agenda kepentingan koalisi besar tersebut," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Umam menduga, wacana koalisi besar ini merupakan strategi KIR dan KIB untuk "mengepung" PDI-P agar mau bergabung bersama mereka membentuk koalisi baru.

Namun demikian, koalisi besar punya agenda tersendiri untuk mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

Upaya tersebut tampaknya didukung oleh Presiden Joko Widodo yang belakangan semakin sering melempar sinyal dukungan ke Menteri Pertahanan itu.

Oleh koalisi besar, PDI-P diharapkan bersedia menempatkan kadernya di kursi calon wakil presiden (cawapres).

Namun demikian, menurut Umam, baik KIR maupun KIB sadar bahwa keinginan itu sulit diterima PDI-P.

Oleh karenanya, mereka mewacanakan pembentukan koalisi besar dengan maksud mempersempit langkah partai banteng, sehingga tak ada pilihan selain PDI-P bergabung.

"PDI-P tampaknya mencium aroma dimana dirinya atau partainya sedang dibujuk atau bahkan didikte untuk menyerahkan tiketnya kepada pencapresan Prabowo yang hendak diusung oleh mesin koalisi besar," ujar Umam.

Namun, sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang elektabilitasnya paling besar, PDI-P diyakini enggan jika kadernya hanya ditempatkan di kursi calon RI-2.

Mungkin saja PDI-P bersedia bekerja sama dengan KIR dan KIB, namun, Umam yakin, partai berjargon wong cilik itu bakal mensyaratkan kursi capres menjadi milik mereka.

"PDI-P membatasi ruang negosiasinya dengan menegaskan bahwa dirinya siap bergabung asal posisi capres diserahkan kepada PDI-P," kata Umam.

Umam pun menilai, langkah ini mencerminkan keteguhan sikap PDI-P yang tidak mudah tergiur bergabung bersama partai-partai yang hendak mendompleng kekuatan mesin politiknya.

"Lagi pula, PDI-P juga punya jagoan sendiri yang tetap punya kans untuk memenangkan pilpres," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Dalam acara yang diinisiasi oleh PAN itu, Partai Nasdem tak diundang. Sementara, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri turut diundang, namun tak hadir karena beralasan sedang berada di luar negeri.

Praktis, pertemuan itu hanya dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra, Ketum Golkar, Ketum PKB, Ketum PAN, dan Ketum PPP.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu berpeluang bergabung. Prabowo menilai, kedua koalisi satu frekuensi.

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR. Namun, dia memastikan, ketua umum partai masing-masing koalisi akan berkomunikasi lebih intens lagi.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” kata kepala negara kepada awak media.