Salin Artikel

Soal Capres-Cawapres Koalisi Besar, PPP: Ada Kemungkinan Sama dengan yang Diusulkan PDI-P

Apabila PDI-P bergabung, menurut Achmad Baidowi, proses menentukan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak menghambat jalannya Koalisi Besar.

"Soal capres-cawapres tentu nama-nama yang bermunculan di rapat-rapat KIB, itu ada saja kemungkinan sama dengan yang diusulkan oleh PDI-P. Tentu kita lihat perkembangannya," kata Baidowi kepada Kompas.com, Rabu (5/4/2023).

Sebagai informasi, nama-nama yang bermunculan di KIB digadang sebagai capres dan cawapres di antaranya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto; kader Gerindra Sandiaga Uno; kader PDI-P Ganjar Pranowo hingga Erick Thohir.

Nama Airlangga diusulkan oleh Partai Golkar. Sementara nama Sandiaga Uno masuk dalam radar PPP. Sedangkan Ganjar dan Erick masuk dalam radar PAN.

Mengenai nama capres-cawapres itu, Awiek sapaan akrab Baidowi mengatakan, tentu akan dimunculkan setelah Koalisi Besar resmi terbentuk

Namun, menurutnya, hingga kini Koalisi Besar masih sampai tahap penjajakan untuk terbentuk.

"Sampai saat ini, penjajakan koalisi itu masih terus dilakukan. Bisa jadi terwujud Koalisi Besar, bisa juga tidak terwujud Koalisi Besar," ujarnya.

Akan tetapi, ia memastikan bahwa PDI-P akan terlibat dalam penjajakan Koalisi Besar itu.

Sebab, hal ini karena PDI-P juga diundang dalam pertemuan ketua umum (ketum) parpol koalisi pemerintah di Kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023), yang mana semakin memberikan sinyal pembentukan Koalisi Besar.

"Koalisi itu pasti tetap melibatkan PDI-P. PDI-P itu entah menjadi koalisi besar atau tidak, kan kemarin diundang untuk menyamakan persepsi," katanya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PPP ini berpendapat bahwa pada dasarnya jikalau Koalisi Besar tak terbentuk, tidak mengubah apa pun bagi KIB untuk penentuan capres-cawapres.

Hal ini karena KIB yang dihuni PPP, Golkar, dan PAN juga memenuhi syarat pengajuan capres dan cawapres.

"KIR juga cukup syarat mengusung capres-cawapres. PDI-P cukup syarat mengusung capres cawapres. Kalau, kemudian tiga poros ini bisa koalisi, ya bagus-bagus saja," ujarnya.

"Kalau tiga poros ini tidak bisa bersama-sama, hanya misalkan KIB dengan PDI-P atau KIB, PDI-P dengan siapa, ya enggak ada masalah toh," kata Awiek lagi.

Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa KIB dan KIR cocok apabila bersatu.

"Ya setuju," ujar Puan Maharani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

Namun, Puan melempar syarat untuk wacana koalisi besar tersebut. Menurutnya, koalisi besar harus dibentuk dengan cita-cita dan visi misi yang sama untuk Indonesia.

Ia mengungkapkan, ketika semua partai politik di dalam koalisi besar sepakat dengan cita-cita yang akan dicapai maka koalisi itu bisa terbentuk.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/05/15354731/soal-capres-cawapres-koalisi-besar-ppp-ada-kemungkinan-sama-dengan-yang

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke