ICW Minta Ketua KPU Mundur, Singgung soal Pelanggaran Integritas

Hal tersebut menyusul sanksi "peringatan keras terakhir" yang dijatuhi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas Hasyim dalam sidang pembacaan putusan kemarin, soal kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni.

Ini membuat Hasyim berturut-turut dinyatakan melanggar etik, karena tak sampai sepekan sebelumnya DKPP juga menjatuhi sanksi peringatan kepada Hasyim imbas komentarnya terkait sistem pemilu yang dianggap membuat gaduh.

"Keberadaan Saudara Hasyim Asy’ari sebagai pucuk pimpinan tertinggi di KPU RI yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, khususnya independensi, benar-benar sudah tidak dibutuhkan lagi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (4/4/2023).

"Bagaimana tidak, pasca putusan DKPP kemarin, masyarakat telah terang benderang ditunjukkan betapa bermasalahnya figur tersebut. Praktis bukan hanya ucapannya saja yang beberapa waktu lalu terbukti melanggar kode etik, namun tindakannya juga menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat," tambahnya.

Dalam putusannya, DKPP menyatakan Hasyim melanggar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional, serta melakukan komunikasi yang tidak patut dengan Hasnaeni yang saat itu berstatus ketua umum partai politik calon peserta pemilu.

DKPP menilai Hasyim mempunyai kedekatan dengan Hasnaeni di luar kepentingan kepemiluan, terbukti lewat percakapan dan perjalanan ziarah bersama yang dilakukan keduanya ke Yogyakarta pada 18 Agustus 2022 lalu.

Kurnia menyinggung bahwa penerapan kode etik, khususnya menjaga independensi jabatan, merupakan hal yang sangat krusial bagi pejabat lembaga penyelenggara pemilu.

"Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Pemilu mengatakan bahwa syarat untuk menjadi anggota KPU RI adalah mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Bagi ICW, dengan melandaskan dua pelanggaran kode etik yang secara berturut-turut dijatuhkan kepada Hasyim telah memenuhi syarat bagi dirinya untuk mengundurkan diri," kata Kurnia.

"Selain itu, TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa juga sudah menegaskan bahwa penyelenggara negara harus siap mundur apabila telah melanggar kaidah," lanjutnya.

Sementara itu, dikonfirmasi perihal putusan etik yang menjeratnya dan komentar ICW ini, Hasyim menegaskan bahwa dirinya memang bisa berbuat khilaf.

Namun, yang terpenting di atas segalanya, ia berusaha jujur dan mengakui apa adanya secara terbuka atas kekhilafan itu, meskipun kejujuran atas kekhilafan ini diganjar sanksi untuk dirinya.

"Prinsip saya, saya ini manusia biasa yang bisa salah, tetapi lebih baik saya jujur dan tidak boleh berbohong," kata dia kepada Kompas.com, Selasa.