Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Sebelumnya, Komnas HAM mengonfirmasi bahwa Budi Pego kembali ditangkap pada Jumat (24/3/2023) sore dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi.

"Komnas HAM akan berkirim surat secara resmi kepada presiden, mendorong pemberian amnesti kepada Budi Pego dan itu akan segera kita lakukan pengiriman surat itu," kata komisioner bidang pengaduan Komnas HAM, Hari Kurniawan, dalam jumpa pers pada Minggu (26/3/2023).

"Satu hal, tahun 2018, Komnas HAM pernah mengeluarkan surat perlindungan kepada Budi Pego sebagai human rights defender," ujar pria yang akrab disapa Wawan itu.

Dalam kesempatan yang sama, komisioner bidang pengkajian dan penelitian Komnas HAM, Saurlin Siagian menyampaikan harapannya agar Jokowi menyambut baik permohonan amnesti bagi Budi Pego.

Saurlin menegaskan bahwa apa yang menimpa Budi Pego adalah bentuk kriminalisasi. Selain dakwaan yang tampak dipaksakan, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada aktivis lingkungan dan HAM itu juga tidak berdasar dan tak terbukti di persidangan.

"Kami berharap, presiden mendengar permintaan Komnas HAM. Kami melihat nalar hukumnya tidak masuk, karena seseorang yang sedang berjuang di lingkungan hidup dikenakan hal yang sangat berbeda dengan yang diperjuangkan. Nalarnya tidak pas, memberikan hukuman berat untuk orang yang berjuang untuk lingkungan hidup," kata Saurlin.

Komnas HAM juga menegaskan bahwa di luar dakwaan janggal yang dipaksakan, aktivis lingkungan hidup dan HAM tersebut tidak layak dipidana.

Menurut Komnas HAM, negara telah mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Deklarasi Pembela HAM, hak-hak Budi Pego sebagai pembela HAM dijamin dan dikenal sistem hukum nasional.

Komnas HAM sendiri telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Perlindungan Pembela HAM melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021, serta pernah juga menerbitkan surat perlindungan untuk Budi sebagai human rights defender pada 2018.

"Namun, di tengah-tengah aksi pemasangan spanduk, ada spanduk sisipan berlogo palu arit yang secara nyata spanduk itu tidak dibuat oleh warga," kata Wawan.

"Padahal, ketika warga membuat puluhan spanduk di awasi oleh Babinmas dan Babinkamtibmas Kecamatan Pesanggaran," ujarnya lagi.

Penangkapan dan penahanan Budi Pego pada Jumat (24/3/2023) lalu merupakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1567 K/PidSus/2018 yang memvonisnya dengan hukuman penjara 4 tahun.

Budi Pego sebelumnya pernah ditahan 10 bulan usai vonis Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan vonis Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Sebelumnya, Budi didakwa melanggar ketentuan Pasal 107a KUHP, dianggap mengajarkan ajaran marxisme, komunisme, dan leninisme.

"Budi Pego sendiri tidak memahami apa itu marxisme, komunisme, dan leninisme. Bahkan, fakta di persidangan spanduk tersebut tidak dibuat oleh warga dan barang buktinya hilang," kata Wawan.

"Budi Pego adalah mantan seorang pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang juga taat beribadah dan anggota Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa yang merupakan Perguruan Silat di bawah Nahdlatul Ulama," ujarnya lagi.