Salin Artikel

Sambut Baik Kunjungan PBB Ke Parpol, Sekjen PDI-P: Ya Bagus, Beri Arah dan Kesejukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung silaturahmi politik Partai Bulan Bintang (PBB) ke sejumlah partai politik koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ia juga mendukung apabila silaturahmi itu dalam rangka memberikan pemahaman soal sistem pemilu proporsional tertutup. Adapun PDI-P dan PBB diketahui merupakan dua partai politik pendukung sistem tertutup.

"Ya bagus, namanya juga Bulan Bintang. Bintang ini memberikan arah, bulan memberikan kesejukan, ya kan, jadi bagus dialog-dialog seperti itu," kata Hasto saat menjawab pertanyaan awak media di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Hasto meyakini dialog-dialog yang akan disampaikan PBB dalam silaturahmi politik, baik untuk masa depan bangsa.

Khususnya, lanjut Hasto, terkait hukum tata negara. Hasto meyakini dialog-dialog itu disampaikan dengan baik oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Apalagi dilakukan oleh Prof Yusril sosok pakar hukum tata negara yang ketika dipercaya oleh Bu Mega menjadi Menteri Hukum dan HAM," ujarnya.

Hasto berharap, Yusril mampu memberikan pandangannya dengan baik terkait hukum tata negara ke sejumlah parpol.

"Dengan kepakarannya itulah, dia (Yusril) memberikan pondasi terhadap proses penyelesaian krisis multidimensi yang berada di dalam jalan hukum," terang Hasto.

Di sisi lain, Hasto tak memungkiri bahwa PDI-P juga terus bertemu dengan PBB secara tertutup.

Tak hanya PBB, PDI-P juga menggelar pertemuan dengan elite-elite parpol, seperti Ketua Umum hingga Sekjen.

Namun, Hasto tak mengumbar apa saja pembahasan yang dilakukan dengan elite-elite parpol itu.

"Apalagi dengan sarana komunikasi yang modern seperti ini, begitu banyak komunikasi yang sangat intens dilakukan dalam level kesekjenan, fraksi, pimpinan DPR itu multi approach, multi level kami lakukan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PBB tengah melakukan kunjungan ke sejumlah partai politik beberapa hari terakhir.

Pertama, PBB memulai safari politiknya ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Senin (13/3/2023).

Kedua, PBB melanjutkan kunjungannya ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Kamis (16/3/2023).

Esok hari, Selasa (21/3/2023), PBB kembali melanjutkan safari politiknya ke DPP Partai Golkar.

Adapun dalam kunjungan ini, Yusril selalu hadir didampingi seluruh jajaran DPP PBB.

Yusril sendiri menepis anggapan bahwa dia diutus oleh PDI-P untuk mengajak partai politik lain mendukung sistem proporsional tertutup.

Yusril mengatakan, gugatan terhadap sistem proporsional terbuka sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dukungan dari partai sudah tidak berarti lagi.

"Sebenarnya ini sudah bukan bicara dukung-mendukung, ini kan sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi argumentasi partai-partai di DPR yang setuju sistem terbuka itu sudah disampaikan. Begitu juga PBB yang menyampaikan sistem proporsional tertutup juga sudah disampaikan," ujar Yusril saat ditemui di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/20553101/sambut-baik-kunjungan-pbb-ke-parpol-sekjen-pdi-p-ya-bagus-beri-arah-dan

Terkini Lainnya

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke