[POPULER NASIONAL] Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan | PDI-P Tanggapi Pidato AHY soal Utang Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang pernyataan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri soal pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Kamis (15/3/2023).

Kemudian, artikel tentang komentar Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat soal pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai tanggapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin soal pemeriksaan sejumlah pejabat pemerintahan yang diduga tersandung masalah hukum juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Bea Balik Nama Kendaraan Dikurangi dan Pajak Progresif Dihapus, Kakorlantas: Ini Mudahkan Masyarakat

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Firman Shantyabudi mengatakan adanya pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penghapusan pajak progresif akan mempermudah masyarakat.

Hal ini ditegaskan Firman Shantyabudi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat 2023 yang digelar di Bandung, Jawa Barat.

"Pengurangan beban dari BBNKB II bahkan penghapusan sampai ke pajak progresif. Ini adalah memudahkan masyarakat," ujar Firman seperti dikutip dalam YouTube NTMC Polri yang diunggah pada Selasa (14/3/2023).

Dengan adanya penghapusan beban BBNKB dan pajak progresif, menurutnya, masyarakat tidak perlu lagi ragu untuk balik nama kendaraan bermotor.

Baca selengkapnya: Bea Balik Nama Kendaraan Dikurangi dan Pajak Progresif Dihapus, Kakorlantas: Ini Mudahkan Masyarakat

2. Pidato AHY Kritik Jokowi, Djarot PDI-P: Adu Data Saja, Berapa Utangnya Zaman SBY?

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa PDI-P siap beradu data dalam merespons pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Djarot lantas meminta Demokrat membandingkan sejumlah proyek mangkrak dan utang pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Iya adu data saja berapa utangnya pada Pak SBY, terus hasilnya apa? Hasilnya apa yang dibangun, proyek mangkraknya berapa? Kan begitu kan," kata Djarot saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Djarot menilai, proyek mangkrak di zaman pemerintahan SBY justru diselesaikan oleh Jokowi.

Baca selengkapnya: Pidato AHY Kritik Jokowi, Djarot PDI-P: Adu Data Saja, Berapa Utangnya Zaman SBY?

3. Menkominfo Diperiksa Kejagung, Wamenkumham Dilaporkan ke KPK, Wapres Ingatkan Pejabat Hati-hati

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan para pejabat untuk berhati-hati agar tidak tersandung masalah hukum.

Imbauan ini ia sampaikan merespons pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatikan Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung dan dilaporkannya Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya supaya semua pejabat-pejabat hati-hatilah ya, sebab sekarang mulai ada pemeriksaan-pemeriksaan, saya kira itu," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Jombang, Rabu (15/3/2023).

Ma'ruf tidak mau banyak mengomentari kasus hukum yang diduga melibatkan Plate dan Eddy. Ia pun mempersilakan aparat penegak hukum untuk memprosesnya.

Baca selengkapnya: Menkominfo Diperiksa Kejagung, Wamenkumham Dilaporkan ke KPK, Wapres Ingatkan Pejabat Hati-hati