Survei Litbang "Kompas": Publik Lebih Nyaman dengan Sistem Proporsional Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan, publik tetap lebih nyaman dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif.

Hal tersebut terlihat dari hasil survei dari Litbang Kompas yang sebagian besar responden ingin memilih secara langsung calon wakil mereka di parlemen.

"Hasil survei ini menegaskan publik lebih nyaman dengan sistem proporsional terbuka," ujar Yohan dikutip Harian Kompas, Senin (6/3/2023).

Dia membeberkan, 67,1 persen responden dari survei Litbang Kompas menyatakan lebih cocok memilih sendiri secara langsung calon anggota legislatif pilihan mereka.

Sedangkan yang memilh sistem proporsional tertutup hanya 17 persen dari responden yang ditanya.

Hal tersebut juga didukung dengan penolakan wacana perubahan sistem pemilu oleh sejumlah pihak.

"Bahkan delapan fraksi di DPR sudah menyatakan secara bersama menolak penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024," imbuh Yohan.

Hanya PDI-Perjuangan yang mengaku setuju dengan penerapan sistem proporsional tertutup.

Menurut Yohan, penolakan sistem proporsional tertutup dari delapan fraksi DPR-RI adalah cerminan suara mayoritas pemilih dalam pemilu.

Hal tersebut didukung dari data rata-rata 78 persen responden pemilih partai politik ingin memilih caleg secara langsung.

"Seperti yang dipraktikan dalam sistem pemilu proporsional terbuka," Pungkas Yohan.

Isu sistem proporsional tertutup

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengeklaim tidak menyatakan bahwa Pemilu 2024 bakal dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup.

Ia hanya menyampaikan bahwa ada pihak yang sedang mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.

“Saya tidak mengatakan bahwa arahnya sistem proporsional tertutup. Bahwa sedang ada gugatan terhadap ketentuan pemilu proporsional terbuka di MK,” ujar Hasyim kepada Kompas.com ditemui di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Ia menyebutkan, dengan adanya proses uji materi itu, terbuka dua kemungkinan dalam pelaksanaan pemilu nanti. Jika MK mengabulkan gugatan pemohon, Pemilu 2024 bisa dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

“Kalau ditolak, masih tetap (proporsional) terbuka,” ucap dia.

Maka dari itu, ia meminta kader partai politik (parpol) yang hendak mengikuti pemilihan legislatif (pileg) mendatang untuk menahan diri.

Menurut Hasyim, para kader parpol tak perlu terburu-buru mengeluarkan uang untuk memasang berbagai baliho atau materi kampanye lain.

Sebab, belum tentu Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proporsional terbuka, yang menunjukan nama-nama para kader parpol yang mengikuti pileg.

Hasyim menyampaikan, jika pemilu mendatang dilangsungkan dengan sistem proporsional tertutup, hanya logo parpol yang ditunjukkan pada surat suara.

“Daripada buang-buang energi, buang-buang uang, lebih baik ditahan dulu, sampai ada kepastian sistemnya tetap seperti ini atau ganti jadi tertutup,” ujar dia.