Pemilu Ditunda Tak Menguntungkan bagi Partai dan Capres, Biaya Politik Bakal Meningkat

Oleh karenanya, ketika PN Jakpus mengumumkan putusan tersebut, mayoritas partai politik langsung bereaksi dan menentangnya.

"Kalau kita lihat diskursus penundaan, ini memang tentu tidak akan menguntungkan partai politik dan tidak akan menguntungkan calon, atau capres, atau caleg," ujar Arya dalam jumpa pers di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).

Arya mengatakan, ketika perintah agar pemilu ditunda ini mencuat, maka itu otomatis menyebabkan ketidakpastian pelaksanaan Pemilu 2024.

Sementara itu, DPR dan pemerintah sudah sepakat agar Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Dengan ketidakpastian yang muncul, menurut Arya, biaya politik pun akan meningkat.

"Kenapa tidak menguntungkan? Karena pembiayaan politik tentu diprediksi akan meningkat karena ada ketidakpastian itu. Dan dengan ketidakpastian itu, partai politik dan kandidat itu tentu akan dihadapkan pada situasi di mana mereka akan kesulitan untuk melakukan fundraising politik," katanya.

"Karena saat ini dengan adanya ketidakpastian, tentu para filantropis tentu akan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan fundraising. Ini tentu tidak akan menguntungkan kandidat dan partai politik. Itu analisa situasinya," ujar Arya melanjutkan.

Selain itu, kata Arya, munculnya diskursus penundaan pemilu juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan nasional yang seharusnya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Arya juga meyakini biaya penyelenggaraan pemilu akan membengkak apabila sampai terjadi penundaan pemilu.

"Kalau ada diskursus penundaan, tentu itu akan berimplikasi pada desain dan tahapan penyelenggaraan pemilu. Terutama yang paling besar efeknya tentu kepada kemungkinan terjadinya pembengkakan anggaran pemilu. Karena masa kerja penyelenggara di tingkat bawah tentu akan lebih panjang," ujarnya.

Sebelumnya, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam putusannya, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu hingga 2025 mendatang.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.

Poin tersebut memerintahkan KPU menghentikan tahapan pemilu terhitung sejak putusan dibacakan pada Kamis (2/3/2023), hingga 2 tahun 4 bulan dan 7 hari.

Dengan perhitungan tersebut, maka Majelis Hakim PN Jakpus memerintahkan penundaan pemilu hingga 9 Juli 2025.

Sedianya, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sejak pertengahan Juni tahun 2022.

Pemungutan suara dijadwalkan dilakukan serentak pada 14 Februari 2024.

Untuk diketetahui, gugatan terhadap KPU dilayangkan karena Prima merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Namun, partai pendatang baru tersebut merasa telah memenuhi syarat keanggotaan dan menganggap bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU bermasalah dan menjadi biang keladi tidak lolosnya mereka dalam tahapan verifikasi administrasi.

Sebelum menggugat ke PN Jakpus, perkara serupa sempat dilaporkan Prima ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Namun, Bawaslu lewat putusannya menyatakan KPU RI tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan verifikasi administrasi terhadap Prima.