Lemhannas Sebut Indonesia Perlu Dua Pemilu Lagi untuk Matangkan Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan bahwa Indonesia memerlukan tujuh kali pemilihan umum (pemilu) untuk mematangkan demokrasi.

“Indonesia membutuhkan tujuh kali pemilu demokrasi berturut-turut untuk mematangkan demokrasi,” ujar Andi dalam forum komunikasi bersama media di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Saat ini, Indonesia telah mengalami lima kali pemilu. Artinya, lanjut Andi, Indonesia memerlukan dua kali pemilu lagi untuk mematangkan demokrasi.

Dua pemilu yang disebut Andi yaitu Pemilu 2024 dan 2029.

“Yang pertama kita anggap terjadi pada 1999, maka 2019 adalah pemilu kelima, sehingga kita membutuhkan dua pemilu lagi, 2024 dan 2029, untuk membuat kita menjadi negara demokrasi matang. Itu salah (satu) hal yang kami kaji,” kata Andi.

Menurut Andi, indeks demokrasi Indonesia saat ini tengah bergerak dari angka 3 ke 4, di mana skor maksimal 5. Dalam hal ini, angka lima menunjukkan indeks demokrasi terbaik.

Indonesia, disebutnya, pernah mengalami situasi regresi atau kemunduran demokrasi antara tahun 2019-2023.

“Dari tahun 2019 menuju 2023 ada regresi, Indonesia mengalami regresi demokrasi,” kata Andi.

Kemunduran itu ditandai, salah satunya, maraknya berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di tengah masyarakat.

Untuk diketahui, dalam waktu terdekat Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu 2024. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat mengadakan dialog dengan sejumlah tokoh di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

“Presiden dan saya sudah berkali-kali menyampaikan Pemilu 2024 itu terjadi. Pokoknya pemilu jalan,” kata Mahfud.