Salin Artikel

Sebut Prabowo hingga AHY sebagai Figur Capres-Cawapres, Jokowi Dinilai Hanya Basa-basi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai hanya basa-basi ketika menyebut sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, pernyataan yang disampaikan Jokowi di acara Hari Lahir (Harlah) ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumat (17/2/2023) itu tak memuat dukungan politik berarti.

"Saya melihat ini memang endorsement, tapi dalam konteks endorse-nya basa-basi karena semua orang disebut. Artinya ini bukan dukungan murni," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (20/2/2023).

Menurut Ujang, pernyataan Jokowi itu hanya untuk menghormati dan membuat senang para tokoh yang hadir di Harlah ke-50 PPP, baik ketua umum partai politik maupun menteri.

Namun demikian, tak ada yang salah dengan basa-basi Jokowi. Justru, dengan sikap demikian presiden tidak terang-terangan memperlihatkan sikap politiknya.

Sebaliknya, jika dukungan Jokowi sangat jelas ditujukan ke satu atau dua tokoh, etika politik kepala negara bakal dipertanyakan publik.

"Jokowi mungkin tidak mau mendukung satu pihak karena akan dianggap tidak adil, akan dianggap memihak, tidak netral, dianggap bermasalah," ujar Ujang.

Ujang pun menilai, pernyataan Jokowi soal sosok capres dan cawapres itu tak akan berpengaruh ke elektabilitas para tokoh yang dia sebut.

Basis massa pendukung Jokowi diprediksi tak akan memberikan dukungannya ke nama-nama yang disebut presiden jika nama itu tak secara khusus diumumkan kepala negara sebagai sosok yang dia dukung.

Ujang memprediksi, pada saatnya nanti Jokowi bakal memberikan isyarat jelas soal figur yang dia dukung, namun tidak untuk saat ini.

"Berbeda seandainya Jokowi meng-endorse satu nama atau satu capres dan cawapres, itu baru punya kekuatan, baru punya roh, punya dorongan, daya dongkrak dan pergerakan untuk bisa memengaruhi dukungan publik," tutur Ujang.

Nama-nama itu terdiri dari beberapa menteri dan ketua umum partai politik yang hadir dalam acara Harlah ke-50 PPP, Jumat (17/2/2023).

Dalam acara tersebut, mulanya Jokowi bertanya ke hadirin mengenai sosok capres dan cawapres yang hendak diusung PPP pada Pemilu 2024.

"Saya mau bertanya, PPP ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua lho. Ini hadir semua calon-calon presiden dan wakil presiden," ujar Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat.

Presiden lantas menyebutkan sejumlah tokoh. Ada sosok yang berulang kali disingung Jokowi seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ada pula nama yang baru pertama disebut yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Terkait ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, hal itu merupakan endorsement politik presiden.

Menurut Hasto, Jokowi selalu memantau "ekspektasi rakyat" terhadap calon-calon pemimpin nasional yang dipersepsikan positif oleh masyarakat.

"Dan itu bagian dari endorsement yang selalu Pak Presiden lakukan ketika menghadiri HUT Partai, sehingga menunjukkan kapasitas Beliau sebagai pemimpin nasional," kata Hasto ditemui wartawan di Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Namun, meski Jokowi merupakan bagian dari PDI-P, Hasto menegaskan bahwa calon presiden yang akan diusung partainya adalah kader mereka sendiri.

Hingga kini PDI-P belum buka suara ihwal capres cawapres Pemilu 2024. Hasto menegaskan, hal itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Kami secara rutin melakukan dialog, khususnya antara ibu Megawati Soekarnoputri dengan Bapak Presiden. Dalam dialog itulah dibahas hal-hal yang khusus terkait calon pemimpin nasional ke depan," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/21/06000011/sebut-prabowo-hingga-ahy-sebagai-figur-capres-cawapres-jokowi-dinilai-hanya

Terkini Lainnya

Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Turunkan Kepercayaan Investor, Pemerintahan Prabowo Bisa Terdampak

Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Turunkan Kepercayaan Investor, Pemerintahan Prabowo Bisa Terdampak

Nasional
PSI Dukung Khofifah-Emil, Kaesang Klaim Tak Ada Mahar Politik

PSI Dukung Khofifah-Emil, Kaesang Klaim Tak Ada Mahar Politik

Nasional
Mengurai Kooptasi NU oleh Jokowi dalam Konsensi Tambang

Mengurai Kooptasi NU oleh Jokowi dalam Konsensi Tambang

Nasional
Sudah 169.958 Jemaah Calon Haji RI Tiba di Arab Saudi, 39 Wafat

Sudah 169.958 Jemaah Calon Haji RI Tiba di Arab Saudi, 39 Wafat

Nasional
DPR Soroti Antrean Haji Capai 20 Tahun, Berdampak Banyak Jemaah Coba Pakai Visa Tak Resmi

DPR Soroti Antrean Haji Capai 20 Tahun, Berdampak Banyak Jemaah Coba Pakai Visa Tak Resmi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 34 WNI Pakai Visa Haji Palsu Dipulangkan | Hasto Tuduh Ada 'Orderan' soal Pemeriksaan di Polda Metro

[POPULER NASIONAL] 34 WNI Pakai Visa Haji Palsu Dipulangkan | Hasto Tuduh Ada "Orderan" soal Pemeriksaan di Polda Metro

Nasional
Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke