RUU PPRT Sudah 19 Tahun Diperjuangkan, Menkopolhukam Dukung Segera Disahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendukung percepatan pegesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Menurut Mahfud, percepatan itu diperlukan agar para pekerja rumah tangga dapat terhindar dari berbagai tindakan kekerasan dan mendapatkan perlindungan.

"RUU ini sudah dibahas di DPR, dan Presiden sudah memberikan dukungan secara terbuka agar segera dibahas untuk diundangkan. Ini adalah bagian dari Nawacita sehingga menjadi agenda yang harus kita selesaikan," kata Mahfud melansir dari akun Instagramnya, @mohmahfudmd, seperti dilihat, Minggu (12/2/2023).

Dukungan percepatan itu disampaikan Mahfud di tengah kegiatan jalan sehat bersama Komnas HAM dalam rangka mendukung percepatan pengesahan RUU PPRT saat Car Free Day (CFD), Minggu pagi.

Kegiatan itu turut diikuti oleh sejumlah lembaga, seperti Komnas Perempuan, KPAI, elemen masyarakat sipil dan mahasiswa, Kemenaker hingga Kementerian PPA.

"Pagi-pagi di tengah hujan gerimis, saya ikut jalan sehat di CFD Sudirman untuk memenuhi undangan teman-teman Komnas HAM," tulis @mohmahfudmd, seperti dilihat, Minggu (12/2/2023).

Dalam kegiatan jalan sehat itu, para peserta turut membawa serbet sebagai simbol dukungan untuk pekerja rumah tangga.

Mahfud menambahkan bahwa pembahasan RUU ini merupakan usulan inisiatif DPR. Sehingga, pemerintah tinggal menunggu DPR untuk diajak membahas RUU ini agar segera disahkan.

Sebelumnya, Komnas HAM berharap Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.

"Ini momentum yang penting, selain masa sidang yang segera berakhir, pada 15 Februari 2023 adalah hari pekerja rumah tangga nasional," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dilansir dari Antara, Minggu (12/2/2023).

Dia mengatakan pihaknya bersama berbagai kalangan pekerja rumah tangga menunggu kabar baik pembahasan RUU PPRT.

"RUU PPRT akan terus bergulir cepat sebelum masa paripurna selesai, dan kami berharap itu segera akan disahkan," ucapnya.

Atnike mengatakan, PRT merupakan salah satu kelompok marjinal atau kelompok rentan dengan kasus-kasus yang mereka hadapi. Tak sedikit dari kasus-kasus itu bahkan diadukan ke Komnas HAM.

"Kasus-kasus yang diterima oleh Komnas HAM terkait pekerjaan rumah tangga, di antaranya mulai dari upah yang tidak dibayarkan, kekerasan seksual, identitas keluarga yang hilang, orang yang hilang tidak dapat ditemui, hingga kasus-kasus lain yang merefleksikan persoalan pekerja rumah tangga," katanya.

Hal itu terjadi karena mereka tidak mendapatkan status yang resmi sebagai pekerja rumah tangga, sehingga hak-hak mereka sebagai seorang pekerja kerap diabaikan oleh pemberi kerja.

"Komnas HAM telah melakukan kajian terkait pentingnya adanya Undang-Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga, dan Komnas HAM juga berharap dengan dibahas dipercepat UU PPRT ini maka akan ada perubahan situasi hak asasi di Indonesia yang lebih baik," ujarnya.