LPSK Soal Tuntutan Bharada E: Kita Bukan Bela Pembunuh, tapi Kepastian Hukum

Sebab, LPSK sudah memberikan status justice collaborator (JC) pada Richard.

Menurut Edwin, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur beberapa pengecualian dalam penanganan perkara yang melekat pada JC.

“Jadi yang harus dilihat kontribusinya mengungkap perkara itu, kita bukan bela pembunuh. Perbuatannya menurut LPSK tetap bisa dipidana,” ujar Edwin dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang, Kamis (9/2/2023).

“Tapi undang-undang kasih tiga pilihan, pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau pidana paling ringan di antara terdakwa lainnya,” sambungnya.

Ia menjelaskan, ketentuan hukum memberikan penghargaan pada seorang berstatus JC.

Hal itu, lanjut Edwin, mestinya dilihat oleh JPU untuk memberikan kepastian hukum pada seorang JC.

“Ini yang bicara undang-undang, untuk memberikan kepastian hukum bahwa seseorang yang bekerja sama dengan penyidik, membantu penyidik mengungkap perkara akan dikasih reward,” tutur dia.

Terakhir, Edwin menyampaikan peran Richard sangat signifikan dalam pengungkapan perkara dugaan pembunuhan berencana pada Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Ia meyakini, tanpa kesaksian Richard, peran mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tak akan terbongkar.

“Kalau enggak ada (kesaksian) Richard, yang ada adalah pengadilan dengan skenario Sambo. Richardnya (bakal jadi) pelaku utama, Sambo (hanya) turut serta,” pungkasnya.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menganggap tuntutan JPU pada Richard sudah tepat.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana menyatakan JPU tetap menganggap Richard sebagai penembak yang menewaskan Yosua.

Alasannya, tindakan itu dilakukan Richard dengan berani, meskipun diperintahkan oleh Sambo.