Salin Artikel

Soal Kerja Sama Politik, PDI-P: Kita Tidak Mau Sendiri, Mengurus Bangsa Harus Bareng-bareng

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya enggan sendirian dalam menghadapi Pemilu 2024.

Menurutnya, hal ini karena dalam membangun bangsa diperlukan kerja sama antara semua pihak.

"Tapi kan kita tidak mau sendiri. Jangan sendiri. Karena mengurus bangsa ini harus bareng-bareng. Harus sama-sama," kata Djarot dalam acara "Satu Meja", dikutip dari akun Youtube Kompas TV, Jumat (3/2/2023).

Meski demikian, diakuinya bahwa PDI-P memang bisa maju sendiri alias tidak berkoalisi dengan partai politik lain dalam pemilu.

Hal ini lantaran PDI-P merupakan pemenang pemilu sebelumnya sehingga memungkinkan mengusung calon presiden (capres) sendiri.

"Memang betul PDI Perjuangan bisa maju sendiri. Tetapi kita menginginkan ya, ada juga yang bersama-sama dengan kita dong. Siapa mau sendiri? Gitu kan?" ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Oleh karena itu, Djarot menyatakan bahwa partainya terus membuka penjajakan kerja sama politik dengan partai lain.

Penjajakan itu dilakukan melalui komunikasi atau silaturahim ke partai lainnya.

Ke depan, diakuinya bahwa PDI-P siap menerima apabila Partai Nasdem ingin berkunjung.

Adapun Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah mengungkapkan niatan ingin bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Boleh saja kan, kan kami sudah ke Partai Nasdem, silaturahmi ya kan. Kalau mau Bang Surya mau datang ke DPP ya monggo-monggo saja. Terbuka. Siapa pun terbuka," tegasnya.

Akan tetapi, pertemuan itu diperkirakan Djarot belum membahas soal kerja sama politik ke depan.

Ia mengingatkan bahwa kerja sama politik yang diinginkan PDI-P menyangkut masa depan bangsa.

"Masalah kerja sama seperti ini kan kita bukan menyangkut orang per orang. Kita menyangkut ke depan Indonesia mau dibawa ke mana. Menyangkut ini dulu. Orangnya nanti belakangan," tutur Djarot.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/03/16014791/soal-kerja-sama-politik-pdi-p-kita-tidak-mau-sendiri-mengurus-bangsa-harus

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke