Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta anggaran penanganan kemiskinan tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tak berdampak langsung untuk menurunkan kemiskinan.

“Presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan," ujar Anas dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenpan-RB, Senin (30/1/2023).

"Seperti seminar yang berulang, atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual,” lanjutnya.

Anas mengungkapkan, saat ini memang ada sejumlah instansi yang memiliki program kemiskinan, tetapi belum sepenuhnya berdampak optimal.

Kondisi ini banyak terjadi di instansi tingkat daerah. Contohnya program studi banding di hotel yang menghabiskan anggaran besar.

“Jadi misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada. Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” jelasnya.

Anas mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen.

Persentase ini menurun dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.

Sementara itu, target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen.

"Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun," ungkapnya.

"Sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ tegas Anas.