PBNU Larang Kampanye Bawa-bawa Nama NU

Ketua PBNU Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi jika ada pihak-pihak di dalam organisasi yang berkampanye mengatasnamakan NU.

Sebab, NU tidak terikat dengan partai politik dan calon presiden mana pun.

"Jika ada yang melakukan hal demikian, maka dia akan diberi teguran dan sanksi oleh PBNU karena itu adalah pelanggaran disiplin organisasi," ucap Fahrur kepada Kompas.com, Rabu (18/1/2023).

Kendati begitu, PBNU tidak melarang para kiai dan nyai untuk berkampanye selama tidak membawa atribut organisasi.

Menurut Fahrur, kiai dan bu nyai memiliki hak untuk bebas berbicara dan mendukung capres maupun cawapres pilihannya.

Pernyataan ini juga menanggapi hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syuro DPP PKB pekan lalu, yakni kiai dan nyai menjadi juru kampanye PKB.

"Setiap orang termasuk kiai punya hak politik dan kebebasan berbicara yang harus dihormati. Tentu saja dia boleh berkampanye untuk siapapun, asal tidak membawa nama dan atribut organisasi NU," tutur dia.

"Sementara pesantren adalah lembaga yang sepenuhnya didalam kekuasaan para kiai dan bu nyai," ujar Fahrur.

Sementara itu, terkait larangan kampanye di sarana atau kantor lembaga keagamaan, Fahrur meminta warga NU tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) memberikan batasan yang jelas agar aturan ini tidak multitafsir.

Kemenag perlu mengatur apa yang dikategorikan oleh lembaga keagamaan. 

"Apa saja yang dikategorikan lembaga keagamaan. Namun, NU tidak boleh dipakai untuk mendukung capres atau partai," ucap Fahrur.

Sebelumnya diberitakan, para kiai dan nyai yang menjadi juru kampanye (jurkam) dalam Pilpres 2024 akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai.

Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), tetapi menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.

PKB pun tengah merumuskan cara komunikasi dan berkampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.

Oleh karena itu, para ulama meminta Cak Imin segera mengumumkan capres dan cawapres yang akan diusung PKB.

Bahkan, para ulama ini menentukan batas waktunya paling lambat pada Maret 2023 atau sebelum puasa Ramadhan.

"Menurut pandangan kiai semakin cepat pasangan presiden dan wapres (ditentukan), dan para kiai akan menjadi jurkam. Nanti puasa ramadhan ada kegiatan event keagamaan, itu sudah bisa kampanye," ucap Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).