Jokowi Minta TNI Tak Berpolitik Praktis, Panglima Yudo: TNI Netral, Konsisten untuk Itu

Menurut Yudo Margono, netralitas ini telah dijanjikannya sejak menjalani uji kepatutan dan kelayakan saat akan diangkat menjadi Panglima TNI.

Jaminan ini kembali ditekankan Yudo Margono setelah adanya arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta TNI/Polri tidak terlibat politik praktis.

"Waktu mulai saya fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya saya akan konsisten untuk itu," kata Yudo saat ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Yudo Margono juga memastikan, sikap netralitas akan ditekankan kepada seluruh jajarannya.

Ia bahkan mengaku tidak segan menindak anggotanya yang main-main terhadap sikap netralitas ini.

Yudo mengatakan, TNI memiliki polisi militer (POM) yang bertugas menindak anggota-anggota yang berbuat sewenang-wenang.

"Kita tekankan kepada seluruh jajaran. Sekarang ini sudah kita mulai penekanan pada jajaran untuk nanti netral. (Kalau ada anggota nakal), kita kan punya perangkat hukum. Ada POM, ada POM TNI, ada Pomal, ada Pomad dan Pomau," ujar Yudo Margono.

Kemudian, Yudo mengatakan, reformasi birokrasi mengenai penegakan hukum akan terus dijalankan di masa kepemimpinannya.

"Kalau memang kena pidana, ya pidana. Jadi untuk prajurit-prajurit yang melanggar hukum, tentunya pasti akan kita kenakan sanksi hukum," kata Yudo Margono.

"Kita punya intelijen. kita punya perangkat intelijen untuk itu dan selama ini juga netral terus, dari dulu TNI," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Yudo Margono memastikan netralitas TNI tidak bisa diragukan. Sebab, sejak Pemilu pertama terhelat, TNI tetap netral hingga kini.

"Enggak perlu diragukan lagi. Saya kira di dalam sejarah TNI sejak pemilu pertama sampai kemarin mana pernah TNI enggak netral? Semua kan sesuai. Kita kan netral," kata Yudo.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengingatkan agar TNI/Polri menjaga kondusifitas memasuki tahun politik dan kontestasi Pilpres tahun 2024.

Jokowi meminta dua lembaga itu tidak berpolitik praktis.

"Perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional di SICC, Bogor, Selasa.

Jokowi mengingatkan, tugas dan fungsi TNI/Polri adalah menjaga keamanan menuju Pemilu.

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta TNI/Polri menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik identitas.

Kemudian, turut memetakan potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi sebelum memakan korban dan merugikan masyarakat.

"Jangan pas kejadian, baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. (Saling menyalahkan) Salah siapa ini, salah siapa ini," ujar Jokowi.