Satu Orang Tewas usai Lukas Enembe Ditangkap, Komnas HAM Minta Kapolda Usut Tuntas

"Komnas HAM meminta Kapolda Papua untuk melakukan proses hukum guna mengungkap kematian satu orang warga sipil dan dua orang warga yang luka-luka secara profesional, objektif, dan akuntabel," ujar Ketua Kmnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1/2023).

Komnas HAM juga meminta semua pihak tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan konflik di tanah Papua meluas pasca penangkapan Lukas Enembe.

Atnike juga meminta agar aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam penanganan aksi massa yang tak setuju dengan penangkapan tersebut.

"Dan mengedepankan langkah-langkah yang humanis sesuai dengan prinsip hak asasi manusia," imbuh dia.

Ketua Komnas HAM 2022-2027 itu juga mendorong agar Kapolda Papua bersama Pangdam XVII Cendrawasih menciptakan situasi yang kondusif secara berkelanjutan.

Kedua aparat tersebut diminta turut melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal penangkapan Lukas Enembe.

"Terakhir, meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi provokatif yang akan memunculkan sentimen negatif dan semakin memperkeruh keadaan," kata Atnike.

Sebagai informasi, kerusuhan terjadi di Bandara Sentani ketika KPK menangkap Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Jakarta, Selasa lalu.

Sekelompok massa mencoba masuk ke area Base Ops Lanud Jayapura. Massa bersenjata tajam dan panah juga melakukan pengancaman.

Aparat keamanan selanjutnya melepaskan tembakan peringatan, namun polisi menyebut massa tidak menghiraukan.

Polisi kembali melepaskan tembakan dan menyebabkan satu warga tewas.

"Iya betul ada satu korban meninggal dunia," kata Kabid Benny.

Selain di Bandara Sentani, keributan juga terjadi di dekat Mako Brimob Kotaraja. Polisi telah menangkap 19 orang yang diduga terlibat keributan di dua lokasi tersebut.

Adapun Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi sejak awal September lalu.

Ia diduga menerima sejumlah uang dari Direktur PT Tabi Bangun Papua terkait proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD.