PBNU: Bila KPU Butuh Banser, Nanti Kita Sediakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyambangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Dengan nada berguyon, kedua pihak sama-sama mengungkapkan kemungkinan dikerahkannya Banser (Barisan Ansor Serbaguna) NU untuk turut mengamankan Pemilu 2024.

"Bila KPU butuh Banser, ya nanti kita sediakan. Karena kita sudah menyumbangkan 1 Banser jadi komisioner (KPU)," ujar Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, dalam jumpa pers, Selasa siang.

Ucapan Yahya disambut tawa awak media dan para komisioner KPU RI, sebab Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari merupakan eks Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Tengah.

"Dan kita sumbangkan Banser-banser yang lain untuk kebutuhan yang ada tadi," imbuhnya.

"Saya pernah jadi anggota KPU jadi tahu bagaimana pusingnya komisioner hari ini," kata Yahya yang pernah duduk di kantor KPU pada Pemilu 1999.

Sementara itu, Hasyim menyampaikan bahwa PBNU menyatakan siap memberi dukungan dan bantuan untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Dalam pertemuan tadi, kedua belah pihak juga sepakat untuk mengupayakan tradisi berdemokrasi yang rasional, menjauhi sentimen primordial, dan menggalang pendidikan politik warga.

Hasyim menganggap, besarnya jaringan NU hingga ke tingkat desa, dengan berbagai badan otonom di dalamnya, merupakan hal yang strategis untuk mengamankan pemilu.

"Yang penting pemilunya damai, aman, kan begitu, termasuk aman. Kalau beliau punya instrumen Banser kan sangat mungkin ditugaskan untuk ikut mengamankan pemilu," ungkap Hasyim.

Sebelumnya, Hasyim juga pernah mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menjadi tantangan tersendiri, khususnya dari segi keamanan.

Sebab, ini kali pertama Indonesia menyelenggarakan pilkada berbarengan di semua daerah. Ada kekhawatiran jumlah aparat kepolisian tidak berimbang dengan jumlah wilayah yang perlu diamankan dalam persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Pilkada-pilkada yang lalu kan sifatnya sporadis, di satu daerah ada pilkada, di satu daerah tidak ada pilkada, sehingga kalau di daerah yang sedang ada pilkada, ada eskalasi, kepolisian itu bisa menggerakkan pasukan dari daerah yang katakanlah sedang tidak menyelenggarakan pilkada ke wilayah yang menyelenggarakan pilkada," jelas Hasyim, 30 Desember 2022 lalu.

"Nah ini nanti 2024 situasinya semua (wilayah) pilkada, sehingga harus ada indikator-indikator yang cukup memadai untuk menggerakkan pasukan, misalkan dalam pengamanan," ungkapnya.