Salin Artikel

Soal Penanganan Covid-19, Menkes Sebut Imunitas di Indonesia Lebih Baik daripada China

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, imunitas masyarakat Indonesia lebih baik daripada China dalam menghadapi Covid-19.

Imunitas ini didapat dari kebijakan penanganan Covid-19 yang dipilih di dalam negeri, yaitu kebijakan gas dan rem. Masyarakat tetap diberikan keleluasaan untuk bergerak sehingga infeksi yang terjadi usai mendapat vaksinasi bersifat alamiah.

Sedangkan China mengambil kebijakan nol Covid-19 (zero Covid-19) yang sangat ketat sehingga warga sulit melakukan mobiliassi.

Hal ini membuat Indonesia jauh lebih beruntung dibanding China dalam penanganan Covid-19.

"Indonesia karena (kebijakannya) tidak terlalu tertutup, jadi membiarkan secara natural orang yang sudah divaksin terinfeksi, itu enggak apa-apa. Kalau orang sudah vaksin kemudian terinfeksi, justru menjadi lebih kuat," kata Budi saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2022).

Budi menuturkan, infeksi yang terjadi secara alami setelah mendapat vaksinasi Covid-19, membuat imunitas semakin kuat. Sehingga, ketika muncul subvarian baru Covid-19, antibodi dalam tubuh masyarakat sudah mampu melawan virus tersebut.

Dengan demikian, tidak ada kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia seperti yang terjadi di China saat ini.

"(Kekebalan) itu enggak terjadi di China sehingga saat mereka buka, outbreak. Dibandingkan dengan Indonesia yang ada beruntungnya juga karena kita sudah kena infeksi alamiah," tutur Budi.

Budi menyampaikan, imunitas yang tinggi juga terjadi karena besarnya populasi di Indonesia. Besarnya populasi ini, membuat akselerasi vaksinasi hingga dosis ketiga pun semakin tinggi.

"Indonesia ada untungnya juga kenapa imunitas populasi kita tinggi, karena vaksinasinya tinggi dan infeksinya juga tinggi. Dan secara ilmiah, kombinasi imunitas orang yang sudah divaksin, kemudian kena Covid-19 imunitasnya paling tinggi dan paling tahan lama," ucapnya.

Lebih lanjut Budi menuturkan, imunitas yang tinggi ini membuat pemerintah belum memutuskan memperketat pintu masuk untuk warga negara asing, utamanya dari negara dengan kasus tinggi seperti China, setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

Apalagi, ketiga varian yang mendominasi di China sudah hadir ke Indonesia. Namun, varian-varian baru ini tidak menyebabkan kenaikan di dalam negeri karena imun masyarakat jauh lebih baik.

"BF.7 sudah 15 (kasus) dan tidak ada pergerakan lain. Jadi kita merasa tidak perlu mengetatkan kegiatan atau mengurangi, membatasi, kegiatan masyarakat karena imunitasnya sudah tinggi," jelas Budi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memutuskan menghentikan PPKM pada Jumat (30/12/2022). Pencabutan PPKM dilakukan saat kasus Covid-19 di berbagai negara kembali tinggi.

Jokowi beralasan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai, berkaca dari kasus harian Covid-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Ia menyebutkan, positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3 persen, kemudian bed occupancy rate 4,79 persen, serta angka kematian 2,39 persen.

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/15391671/soal-penanganan-covid-19-menkes-sebut-imunitas-di-indonesia-lebih-baik

Terkini Lainnya

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Nasional
Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke