Salin Artikel

Bawaslu Belum Temukan Pihak yang Coba Gagalkan Verifikasi Faktual Partai Ummat di Sulut

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) belum menemukan indikasi ada partai lain yang mencoba menggagalkan proses verifikasi faktual ulang Partai Ummat di Sulawesi Utara (Sulut).

"Sampai sekarang belum terpantau hal demikian," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan, Selasa (27/12/2022).

Rahmat menambahkan, Bawaslu juga belum ada rencana untuk menyelidiki temuan dari Partai Ummat. Sebab, Bawaslu belum menemukan indikasinya dugaan percobaan menggagalkan proses verifikasi faktual ulang tersebut.

"Selama tidak ada indikasi dan temuan, dan juga laporan, maka akan sulit untuk menyelidikinya," kata Rahmat.

Namun demikian, Rahmat mengatakan bahwa Bawaslu terbuka jika Partai Ummat melapor. "Iya (silakan melapor)," ucap Rahmat.

Sebelumnya, Partai Ummat mengungkapkan, ada salah satu partai yang terus mencoba menggagalkan proses verifikasi faktual ulang Partai Ummat di Sulawesi Utara.

Humas Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya mengatakan, informasi itu didapat dari pengurus dan kader partai yang saat ini sedang menjalani verifikasi faktual ulang di Sulawesi Utara.

"Kami mendapatkan laporan bahwa kader-kader salah satu partai tertentu begitu getol terus-menerus mengganggu jalannya verifikasi faktual," ujar Mustofa dalam keterangannya, Selasa ini.

"Bahkan lebih jauh terindikasi mengintervensi kepada penyelenggara dan pengawas agar Partai Ummat tidak lolos dan tidak bisa ikut Pemilu 2024," imbuh Mustofa.

Mustofa menyatakan, Partai Ummat tidak akan tinggal diam. Ia menyebutkan, semua partai posisinya sama dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

"Kalau bermanuver politik, bermanuverlah dengan sportif. Jangan gunakan cara-cara yang tidak etis dan curang karena takut kalah dalam permainan," kata Mustofa.

Mustofa mengatakan, Partai Ummat berencana melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pihaknya akan mengumpulkan barang bukti terlebih dulu.

"Pertama ke Bawaslu dulu. Karena dugaan keras, kelompok pengganggu kan, dari salah satu partai politik peserta Pemilu 2024. Jika hari ini masih mengganggu, maka nama partai kemungkinan besar akan kami rilis," ujar Mustofa.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/20522941/bawaslu-belum-temukan-pihak-yang-coba-gagalkan-verifikasi-faktual-partai

Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke