Jelang Pemilu 2024, Jokowi Minta Yudo Hindarkan TNI dari Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono dalam menghadapi tahun politik. Adapun Yudo baru dilantik jadi panglima menggantikan Andika Perkasa.

Menurut Presiden, TNI tidak boleh ditarik-tarik ke dalam politik praktis.

"Agar menjaga netralitas TNI, agar tidak ketarik-tarik ke dalam politik praktis yang penting," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (19/12/2022.

Selain itu, Presiden pun berpesan agar TNI dan Polri senantiasa bersinergi menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan.

Sebab, pada tahun-tahun mendatang, Indonesia masih menghadapi kondisi ketidakpastian global.

"Karena penting stabilitas politik, stabilitas keamanan penting dalam rangka pembangunan negara, pembangunan ekonomi kita, dalam situasi ysang tidak pasti karena ketidakpastian global," kata Jokowi.

Selain itu Kepala Negara juga meminta Yudo mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang saat ini sudah tinggi. Kepercayaan tersebut harus diiringi dengan profesionalisme di tubuh TNI.

"Kemudian juga, menjaga mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi. Kepercayaan ini harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara pada Senin siang.

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 91/TNI Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Dengan pelantikan ini, maka Laksamana Yudo Margono resmi menggantikan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa purnatugas.

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara antara lain, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Hadir pula Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.