Salin Artikel

Persiapan Lebih Matang, PAN Optimistis Raih 65 Kursi di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak berkecil hati mengejar target kursi DPR RI meski sejumlah survei menyebut partai berlambang matahari itu tidak memenuhi ambang batas parlemen.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya menargetkan 60-65 kursi DPR pada Pemilu mendatang.

"PAN insya Allah kami menargetkan 65 kursi DPR RI, minimal 60 kursi," kata Eddy saat ditemui di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (18/12/2022).

Eddy menyatakan tetap optimistis mampu mencapai target tersebut.

Pasalnya, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini memiliki persiapan yang jauh lebih matang dibandingkan pesta demokrasi sebelumnya, atau tepatnya pada tahun 2019 lalu.

"Kami sudah menyelesaikan proses rekrutmen saksi, proses pencalegannya juga jauh lebih dini. Dan kita jauh lebih siap sehingga kita optimis bahwa target yang sudah dicanangkan itu bisa tercapai," jelas dia.

Sejalan, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto juga meyakini partainya lolos ke kursi parlemen. Menurut dia, beberapa lembaga survei kerap membangun narasi yang tidak valid dan menyatakan PAN tidak lolos parlemen threshold menjelang Pemilu.

Adapun salah satu survei yang disoroti Yandri adalah survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Berdasarkan survei tersebut, ambang batas PAN hanya 1,7 persen, sedangkan ambang batas partai lolos parlemen sebesar 4 persen.

"Oleh karena itu, saya kira mereka ini harus tobat. Tobat membangun narasi yang tidak valid dan tidak fair. Selalu narasinya itu, tidak lolos parlemen threshold, padahal ini lima kali, lho," ucap Yandri.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22111241/persiapan-lebih-matang-pan-optimistis-raih-65-kursi-di-dpr

Terkini Lainnya

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke