Salin Artikel

Polemik SDN Pondok Cina 1, Menko PMK Minta Sekolahnya Diganti Lebih Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy buka suara terkait polemik penggusuran SDN Pondok Cina (Pocin) 1 di Beji, Depok, dan diubah menjadi masjid.

Muhadjir meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tetap memberikan ganti bangunan sekolah untuk siswa SDN Pocin 1 belajar kembali, ketika bangunan lama digusur dan diganti menjadi masjid raya.

"Yang penting fasilitas pendidikan untuk anak-anak tetap tersedia, syukur-syukur dengan diubahnya fungsi tempat itu untuk masjid, itu layanan pendidikannya semakin lebih bagus," kata Muhadjir usai acara Germas Award di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

Kendati begitu, ia tidak ingin berkomentar banyak mengenai hal ini. Dia ingin polemik di tingkat daerah seperti ini, diselesaikan di daerah masing-masing.

Asalkan, kata Muhadjir, sarana untuk belajar para siswa SDN Pocin 1 tetap tersedia.

"Saya kira enggak harus sampai ke Kemenko PMK itu, cukup di tingkat daerah. Diselesaikan di masing-masing daerah. Asal sekolahnya diberi ganti yang lebih bagus, kan bagus juga," ucap dia.

"Tidak harus dipersoalkan kemudian apakah itu diganti mesti atau bukan masjid," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, orang tua murid SDN Pondok Cina 1, Beji, Depok mengeluhkan relokasi kegiatan belajar mengajar anak-anaknya yang dilebur di sekolah lain imbas pengalihfungsian lahan sekolah untuk pembangunan masjid agung.

Perwakilan orang tua murid berinisial K mengaku para wali murid tak pernah menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi sebuah masjid.

Namun, mereka menolak jika siswa dan siswi SDN Pondok Cina 1 dilebur di sekolah lain.

"Kami tidak menolak alih fungsi, tapi yang kami tolak tempat relokasinya, tidak ke satu gedung," kata K saat dikonfirmasi, Kamis (10/11/2022).

Sebanyak 362 siswa akan ditempatkan di dua sekolah yang berbeda.

Melalui surat dari Dinas Pendidikan Kota Depok, tanggal 4 November 2022, seluruh perangkat sekolah pun harus mulai mempersiapkan kepindahan kegiatan belajar mengajar.

Untuk murid kelas 1, 2, dan 6, dipindahkan ke SDN Pondok Cina 5. Sementara untuk kelas 3, 4, dan 5, dipindahkan ke SDN Pondok Cina 3.

Jam belajar di dua sekolah tersebut terbagi menjadi empat sesi.

Hal itu yang dikhawatirkan orang tua murid akan mengganggu psikologis siswa-siswinya.

"Jadi 362 siswa akan dipecah (regrouping) ke dua SD yang berbeda. Jam masuk pun terbagi 4 sesi dengan belajar 6 hari. Tentu ini sangat mengganggu psikologi dan bioritme anak-anak," ujar K.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/06/18005661/polemik-sdn-pondok-cina-1-menko-pmk-minta-sekolahnya-diganti-lebih-bagus

Terkini Lainnya

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke