PR Calon Panglima TNI Yudo Margono, dari Konflik Papua hingga Laut China Selatan

Nama Yudo Margono diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/11/2022).

Puan Maharani meyakini bahwa Presiden mempunyai banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo Margono untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Salah satunya ihwal nasionalisme yang ada pada diri abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988 itu.

"Tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta Tanah Air, dan lain sebagainya, dan itu saya rasa sudah memenuhi syarat yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senin sore.

Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowo menunjuk Yudo Margono menjadi calon panglima TNI.

Diketahui, sejak pemerintahan Jokowi pada 2014, belum ada satu pun sosok dari matra laut yang menjadi Panglima TNI.

Dalam periode kepemimpinan Jokowi tersebut, tongkat komando Panglima TNI sejauh ini diisi oleh perwira tinggi yang berasal dari matra darat dan udara.

"Ya bisa jadi salah satu pertimbangannya (rotasi). Saya kira itu salah satu pertimbangannya," ungkap Pratikno.

Setelah menerima surpres, terdapat sejumlah mekanisme yang bakal dijalankan DPR sebelum memberikan persetujuan terhadap usulan Presiden.

Surpres Jokowi itu akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Selanjutnya, Komisi I DPR bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo.

Setelahnya, DPR akan memutuskan untuk memberikan persetujuan usulan nama Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Mekanisme ini diyakini akan rampung sebelum DPR memasuki masa reses yang dimulai pada 16 Desember 2022.

Bahkan, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan.

"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas, dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang," ujar Anton dalam keterangan tertulis, Senin.

Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan. Sebab, masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan.

Apalagi, kata Anton, situasi di Papua juga masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.

"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," katanya.

Selain itu, Anton mengatakan, wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI.

Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua.

Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua.

"Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting," ujar Anton.

Dalam merespons dinamika geopolitik tersebut, Anton mengatakan, Yudo sebaiknya memaksimalkan keberadaan komando utama operasi (kotamaops) TNI, yakni Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

"Mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur, ada baiknya Yudo untuk memperkuat interoperabilitas Kogabwilhan," ujar Anton.

Sebagai informasi, sebelum menduduki posisi KSAL, Yudo Margono lebih dulu memegang tongkat komando Panglima Kogabwilhan I. Satuan ini berada di bawah komando Panglima TNI.

Secara organisasi, Kogabwilhan terbagi tiga sektor, yakni Kogabwilhan I (barat Indonesia), Kogabwilhan II (tengah Indonesia), dan Kogabwilhan III (timur Indonesia).

Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogabwilhan I, Yudo Margono sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi Kogabwilhan.

"Untuk itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim," kata Anton.