Sederet Pekerjaan yang Sudah Menanti Calon Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang segera pensiun dinilai harus meneruskan agenda reformasi yang mesti diselesaikan guna mencapai tujuan profesionalisme militer sesuai amanat undang-undang.

Menurut Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian calon Panglima TNI yang akan diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beberapa hal yang menjadi perhatian Al Araf soal reformasi peradilan militer, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), hingga penarikan TNI aktif dalam berbagai jabatan sipil yang tidak sesuai undang-undang.

"Selain itu Panglima TNI ke depan perlu melakukan transformasi TNI ke arah yang modern dengan jalan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam beragam pelatihan dan pendidikan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Secara terpisah, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai terdapat 3 pekerjaan internal yang masih harus dibenahi pimpinan TNI.

Pertama, kata Anton, adalah soal fenomena kekerasan anggota TNI terhadap masyarakat sipil yang masih terjadi.

Lantas yang kedua adalah dia menyoroti terjadinya insiden kecelakaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang mengakibatkan prajurit terampil meninggal dunia.

"Dalam konteks ini, pemeliharaan dan pengecekan terhadap kelaikan alutsista yang digunakan adalah syarat utama yang wajib dipenuhi sebelum digunakan," kata Anton saat dihubungi Kompas.com.

Menurut Anton, TNI harus mengutamakan keselamatan prajurit yang memiliki keterampilan tertentu yang mengawaki Alutsista. Sebab menempa prajurit supaya mahir menggunakan dan mengoperasikan Alutsista butuh waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.

"Sebab kehilangan mereka akibat insiden kecelakaan Alutsista adalah bentuk kerugian besar terhadap TNI," ujar Anton.

Lalu persoalan ketiga adalah Skema Pemisahan dan Penyaluran (sahlur) Bagi Anggota TNI yang belum tertata baik.

Menurut Anton, hal itu mengakibatkan polemik terkait penunjukkan prajurit aktif TNI buat mengisi posisi sipil, contohnya sepert Pejabat Kepala Daerah.

"Pengangkatan perwira aktif sebagai pejabat sementara kepala daerah jelas melanggar pasal 47 ayat 1 UU 34/2004 bahwa Prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Dan jabatan kepala daerah bukanlah ruang jabatan yang masuk dalam 10 kantor seperti yang tertera dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI," ucap Anton.

Anton menilai pengangkatan prajurit aktif TNI juga tidak sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021, yakni prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Anton mengatakan, buat mengurai persoalan itu maka calon Panglima TNI mesti memperbaiki skema Sahlur, termasuk kebijakan pensiun dini akan berkontribusi mengurai penumpukan perwira menengah dan tinggi TNI yang non-job.

"Penundaan penyelesaian masalah perwira non-job justru akan menyebabkan beban organisasi semakin kompleks," ucap Anton.

Anton menambahkan, TNI juga sebaiknya mulai serius membangun kompetensi prajurit untuk menangani tugas non-perang, terutama penanganan bencana alam.

Sebab militer kerap kali diandalkan dalam penanganan awal dampak bencana alam.

"Sementara, pemerintah terkesan kurang memprioritaskan pembangunan kapasitas dan kompetensi TNI dalam masalah tersebut. Mengingat, wilayah Indonesia rentan terhadap bencana alam maka pengayaan kompetensi prajurit dan kapasitas TNI dalam penanganan bencana alam tidak bisa ditunda," ujar Anton.

Anton juga mengingatkan supaya calon Panglima TNI terus mengupayakan perbaikan kesejahteraan anggotanya melalui peningkatan persentase tunjangan kinerja bagi prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan TNI

"Dengan demikian, narasi adanya perbaikan kesejahteraan prajurit TNI dapat dirasakan secara nyata hingga satuan bawah," ujar Anton.

Isu pergantian Panglima TNI mulai menghangat karena Jenderal Andika Perkasa akan memasuki pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.

Saat ini terdapat 3 calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Mereka adalah KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, maupun KSAL Laksamana Yudo Margono.

Akan tetapi, Laksamana Yudo Margono dinilai menjadi calon kuat pengganti Jenderal Andika Perkasa. Sebab selama Presiden Joko Widodo memerintah sejak 2014, tinggal TNI AL yang belum menduduki posisi Panglima TNI.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, surat presiden (surpres) pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (23/11/2022) hari ini.

Menurutnya, pengiriman ini mempertimbangkan masa reses DPR yang akan dimulai dalam waktu dekat.

"Surpres penggantian panglima TNI itu kita kan reses dalam beberapa waktu ke depan akan reses di DPR, kita sudah menghitung. Pada hari ini kita akan dikirim kepada DPR surpres-nya. Jamnya belum," jelas Pratikno di Istana Negara pada Rabu pagi.

Saat ditanya siapa nama calon Panglima TNI yang sudah direkomendasikan oleh Presiden Jokowi, Pratikno enggan menjawab.

Menurutnya, DPR yang akan menyampaikan kepada publik.

"Nanti. Kalau sudah diterima dari DPR, nanti dari DPR lah yang menyampaikan," tuturnya.

Dia pun masih enggan memberikan komentar saat ditanya lebih lanjut soal ciri-ciri sosok calon Panglima TNI pilihan Presiden. Pratikno hanya menyampaikan kriteria umum calon Panglima TNI.

"Jelas kalau calon panglima TNI itu pasti dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif. Kan clue-nya gitu," tambahnya.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo)