Salin Artikel

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Kementerian ESDM Akselerasi Transisi Energi

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah konkret berupa transisi energi sebagai upaya mitigasi dampak perubahan iklim.

Ia menjelaskan, Indonesia sudah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) atau Nol Emisi Karbon pada 2060 atau lebih cepat. Hal ini sejalan dengan Paris Agreement tentang Mitigasi, Adaptasi dan Keuangan Perubahan Iklim yang disepakati secara global.

Untuk mencapai NZE pada 2060, kata Arifin, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuat roadmap transisi energi hingga 2060 yang dibagi setiap lima tahun.

"Kami merencanakan per lima tahun. Mencanangkan target berapa juta ton emisi yang harus kami kurangi, dan hal apa saja yang harus dilakukan dalam kurun waktu lima tahun," imbuh Arifin seperti yang dikutip dari Ebtke.esdm.go.id, Rabu (16/11/2022).

Pernyataan tersebut Arifin sampaikan pada acara Partnership in Climate Action di Nusa Dua Bali, Senin (14/11/2022).

Roadmap transisi energi tersebut, sambung Arifin, berisi dua program utama, yaitu supply dan demand.

Dari sisi supply, salah satu caranya adalah dengan mengurangi penggunaan pembangkit listrik berbahan baku batubara (PLTU).

"Kami sedang melakukan kajian untuk mempensiunkan 33 unit PLTU," jelas Arifin.

Bangun pembangkit listrik 600 GW

Pada kesempatan tersebut, Arifin mengatakan, pihaknya akan membangun pembangkit listrik sebesar 600 gigaWatt (GW) hingga 2060, yang berbasis dari energi baru terbarukan (EBT).

Ia tak menampik bahwa untuk mencapai hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sebab, proses transisi energi memerlukan pendanaan yang sangat besar.

Selain itu, terbatasnya akses teknologi juga menjadi kendala dalam transisi energi.

"Karena itu, transisi energi perlu dukungan dan kolaborasi dari banyak pihak, karena tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja," tutur Arifin.

Untuk diketahui, dalam roadmap transisi energi, target pengurangan emisi hingga tahun 2025, yaitu sebesar 231,2 juta ton karbon dioksida (CO2).

Sementara itu, pemerintah menargetkan pengurangan emisi CO2 pada 2030 mencapai 327,9 juta ton CO2.

Menurut Arifin, sektor energi memiliki andil dalam menyumbang emisi karbon, yaitu mencapai 38 sampai 40 persen dari total keseluruhan emisi karbon secara nasional.

"Itu setara dengan lebih dari 450 juta CO2 per tahun," ucapnya.

Arifin menjelaskan, emisi karbon telah memberikan berbagai dampak negatif terhadap perubahan iklim, salah satunya menyebabkan kenaikan permukaan air laut.

Kenaikan permukaan air laut sebesar 1,2 centimeter (cm), kata dia, akan memberikan dampak kepada 65 persen populasi global yang tinggal di pesisir pantai.

 

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/16/13304671/mitigasi-dampak-perubahan-iklim-kementerian-esdm-akselerasi-transisi-energi

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke