Salin Artikel

Progres Koalisi PKS-Nasdem-Demokrat Sudah 90 Persen, Apa yang Kurang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sepakat dengan pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebutkan bahwa rencana pembentukan Koalisi Perubahan telah mencapai progres 90 persen.

Ia lantas menjelaskan dua hal yang belum mencapai kesepakatan antara tiga partai politik (parpol) tersebut yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat.

Pertama, momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi.

“Kapan kita akan deklarasi bersama, atau mekanismenya apakah setelah ini PKS dan Demokrat deklarasi dulu baru deklarasi bersama?” ujar Willy dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (8/11/2022).

Hambatan kedua, lanjut dia, belum sepakatnya ketiga parpol terkait figur calon wakil presiden (cawapres).

Pasalnya PKS masih ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi pendamping Anies Baswedan.

Sementara Partai Demokrat terus mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Akhirnya tiga calon mitra koalisi tersebut sepakat belum menunjuk figur tertentu sebagai cawapres, tapi menentukan tiga kriteria untuk menentukan kontestan kursi RI-2.

“Kami sepakatnya (figur cawapres) memiliki tiga kriteria, satu punya daya ungkit. Dua, mensolidkan partai. Ketiga, bagaimana memiliki kapasitas pemerintahan,” ungkapnya.

Willy menyampaikan Partai Nasdem sendiri telah memberikan hak pada Anies untuk memilih cawapresnya sendiri.

Alasannya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mau membatasi langkah politik Anies.

Menurut Willy, Paloh ingin Anies punya keleluasaan untuk menentukan calon pasangannya.

“Ya ngapain kata Pak Surya, kita mau nyapresin orang tapi kita ikat kakinya dengan batu, gimana terbangnya? Kan enggak luwes. Jadi dibiarkan, Mas Anies (juga) punya kebebasan,” tandasnya.

Diketahui Koalisi Perubahan mestinya dideklarasikan 10 November 2022, namun rencana itu batal.

Willy mengaku batalnya deklarasi karena PKS dan Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal.

Sedangkan Juru Bicara PKS M Kholid menegaskan penundaan deklarasi koalisi tak menunjukan adanya keretakan hubungan ketiga parpol.

"Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ungkap Kholid dikonfirmasi, Selasa.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/08/21032371/progres-koalisi-pks-nasdem-demokrat-sudah-90-persen-apa-yang-kurang

Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke