Salin Artikel

Progres Koalisi PKS-Nasdem-Demokrat Sudah 90 Persen, Apa yang Kurang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sepakat dengan pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebutkan bahwa rencana pembentukan Koalisi Perubahan telah mencapai progres 90 persen.

Ia lantas menjelaskan dua hal yang belum mencapai kesepakatan antara tiga partai politik (parpol) tersebut yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat.

Pertama, momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi.

“Kapan kita akan deklarasi bersama, atau mekanismenya apakah setelah ini PKS dan Demokrat deklarasi dulu baru deklarasi bersama?” ujar Willy dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (8/11/2022).

Hambatan kedua, lanjut dia, belum sepakatnya ketiga parpol terkait figur calon wakil presiden (cawapres).

Pasalnya PKS masih ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi pendamping Anies Baswedan.

Sementara Partai Demokrat terus mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Akhirnya tiga calon mitra koalisi tersebut sepakat belum menunjuk figur tertentu sebagai cawapres, tapi menentukan tiga kriteria untuk menentukan kontestan kursi RI-2.

“Kami sepakatnya (figur cawapres) memiliki tiga kriteria, satu punya daya ungkit. Dua, mensolidkan partai. Ketiga, bagaimana memiliki kapasitas pemerintahan,” ungkapnya.

Willy menyampaikan Partai Nasdem sendiri telah memberikan hak pada Anies untuk memilih cawapresnya sendiri.

Alasannya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mau membatasi langkah politik Anies.

Menurut Willy, Paloh ingin Anies punya keleluasaan untuk menentukan calon pasangannya.

“Ya ngapain kata Pak Surya, kita mau nyapresin orang tapi kita ikat kakinya dengan batu, gimana terbangnya? Kan enggak luwes. Jadi dibiarkan, Mas Anies (juga) punya kebebasan,” tandasnya.

Diketahui Koalisi Perubahan mestinya dideklarasikan 10 November 2022, namun rencana itu batal.

Willy mengaku batalnya deklarasi karena PKS dan Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal.

Sedangkan Juru Bicara PKS M Kholid menegaskan penundaan deklarasi koalisi tak menunjukan adanya keretakan hubungan ketiga parpol.

"Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ungkap Kholid dikonfirmasi, Selasa.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/08/21032371/progres-koalisi-pks-nasdem-demokrat-sudah-90-persen-apa-yang-kurang

Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke