Muhammadiyah Desak Negara hingga Ormas Jaga Jarak dengan Politik Praktis Jelang 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, mendesak agar aparatur negara tidak terlibat, baik di depan maupun di belakang layar, dalam kontestasi politik jelang Pemilu 2024.

Ia mewanti-wanti agar negara tidak menjadi salah satu pihak yang bermain atau terlibat dalam perkubuan yang mungkin muncul jelang pemilu.

"Negara itu harus tetap hadir menjadi kekuatan yang dengan berbagai pranatanya tidak terlibat dalam kontestasi," tegas Haedar dalam acara Press Gathering jelang Muktamar 48 Muhammadiyah, Senin (7/11/2022) malam.

"Ini penting agar kita tidak terlibat dalam subyektivitas politik yang ketika terjadi pembelahan, negara tidak bisa mempunyai kekuatan yang berwibawa, karena apa? Dia terlibat," tambahnya.

Ia juga meminta hal sejenis juga perlu dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat, terutama ormas besar yang dapat menentukan perjalanan bangsa dan negara serta konstelasi politik nasional.

Sebab, ormas-ormas semacam ini memiliki pengaruh yang besar bagi para anggotanya.

Ia memberi contoh bahwa Muhammadiyah sejauh ini berhasil untuk menjaga jarak untuk tidak terlalu rapat dan condong ke kubu mana pun yang berkontestasi pada tahun politik.

"Kekuatan masyarakat harus tetap ada yang mengambil jarak dari kontestasi itu," ucap Haedar.

"Ormas kami, alhamdulillah, dari periode ke periode, selalu mengambil jarak itu. Dan akhirnya kita akan membawa isu ini menjadi sesuatu yang bersifat kolektif," lanjutnya.

Haedar juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki keresahan yang sama, berangkat dari trauma yang sama pada tahun-tahun politik sebelumnya, di mana identitas digosok-gosokkan sebagai senjata politik hingga menimbulkan konflik horizontal yang tajam di akar rumput.

Ia meminta, semua pihak yang terlibat dalam kontestasi 2 tahun mendatang, harus bertindak laiknya negarawan.

"2024 itu adalah kontestasi yang krusial juga dan mudah-mudahan ini ada satu suasana baru. Pertama, kita tidak mau mengulang lagi yang kita resahkan bersama, yaitu pembelahan politik," kata Haedar.

"Jika itu tidak ingin kita ulangi, maka jangan diulangi," lanjutnya.