Salin Artikel

Menkes Sedih Ratusan Anak Meninggal karena Gagal Ginjal: Pemerintah Pasti Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya sangat bersedih atas kematian ratusan anak akibat penyakit gagal ginjal akut.

Budi memastikan pemerintah pasti akan bertanggungjawab atas kematian ratusan anak itu.

"Ini kan semua yang di pemerintah pasti lah bertanggung jawab. Saya pribadi sangat sedih dengan adanya kematian anak-anak, balita, pemerintah mesti tanggung jawab," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022).

Budi menyatakan, saat ini pemerintah sedang fokus bekerja untuk memastikan tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh akibat gagal ginjal akut.

Dia menepis jika pemerintah saling melempar tanggung jawab dalam kasus ini.

"Bukannya kita mau lempar-lemparan, enggak sama sekali. Saya pribadi tahu waktu saya masih isoman, 9 September. Saya tahu tuh saya isoman. Tanggal 10 September masih isoman kita sudah meeting. Dari 10 September kita ambil keputusan 18 September. Jadi 1 minggu," tuturnya.

"Apa bisa lebih cepat? Ya mungkin bisa. Cuma di awal-awal kita terus terang tidak tahu itu penyebabnya apa. Kita sudah panggil semua profesor, ahlinya, kita enggak ketemu, baru 5 Oktober begitu WHO disclose kasus yang sama, baru kita tahu," sambung Budi.

Selanjutnya, Budi memaparkan pada 5-18 Oktober 2022, pemerintah mengecek terlebih dahulu apakah kasus yang terjadi itu sama dengan yang terjadi di Indonesia atau tidak.

Barulah setelah 2 minggu pemerintah mulai mengambil keputusan.

"Apa sekali lagi itu cepat atau lambat, menurut saya itu semampu kita, secepat kita bisa sudah dilakukan. Jadi 1 bulan 1 minggu sejak kita tahu, kita ambil keputusan. Dan 2 minggu setelah kita tahu pasti penyebabnya apa, kita ambil keputusan," jelasnya.

Sementara itu, Budi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi amanah kepadanya agar menangani semua masalah kesehatan.

Untuk itu, Menkes berduka atas kematian ratusan anak yang terjadi baru-baru ini di Indonesia.

"Jadi saya menyampaikan duka cita. Dan saya harap ke depannya jangan sampai ini terjadi lagi," imbuh Budi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, kasus gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) hingga 6 November 2022 mencapai 324 kasus.

Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril menyebutkan, tidak ada penambahan kasus baru dalam tiga hari terakhir.

Sementara itu, jumlah orang yang meninggal mencapai 195 orang.

"Datanya adalah data 6 November tadi malam. Saat ini, jumlahnya 324 kasus, 27 orang dirawat, yang meninggal 195 orang, dan yang sembuh 102 orang," kata Syahril dalam konferensi pers update gagal ginjal akut secara daring, Senin (7/11/2022).

Syahril mengungkapkan, kasus tersebut tersebar di 28 provinsi.

Kasus disebut mulai meningkat pada Agustus 2022, meski kasus gagal ginjal akut ini sudah ada sejak Januari 2022.

"Jadi sangat bersyukur kita tanggal 6 November itu tidak ada kasus terlaporkan baik kasus baru maupun kasus yang lama," ujar Syahril.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya terus meneliti penyebab gagal ginjal akut bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) hingga ahli toksikologi.

Dugaan penyebab yang paling besar adalah keracunan (intoksikasi) etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang ada pada obat sirup.

"Kita lakukan penelitian terus-menerus untuk menyingkirkan atau mencari penyebab gangguan ginjal akut. Jadi, kita mulai memeriksa beberapa hal, kemudian menyingkirkan dehidrasi, pendarahan, dan penyakit lain," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/19483881/menkes-sedih-ratusan-anak-meninggal-karena-gagal-ginjal-pemerintah-pasti

Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke