Salin Artikel

Bicara soal Kriteria Capres, Jokowi Kode Keras Beri Dukungan ke Ganjar?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo soal sosok calon presiden (capres) merupakan kode keras dari orang nomor satu di RI itu untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dibanding nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang juga digadang-gadang sebagai kandidat capres terkuat, Ari menilai, sosok Ganjar paling mungkin mendapat dukungan dari Jokowi.

"Jika kita membedah DNA linearitas pernyataan Jokowi dengan tiga capres itu, saya menerjemahkan keinginan Jokowi tentang sosok pelanjutnya ada pada Ganjar Pranowo," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (7/11/2022).

Menurut Ari, chemistry atau kedekatan yang terbentuk antara Jokowi dengan Ganjar bersifat natural. Keduanya berada di bawah payung yang sama, PDI Perjuangan.

Sementara, dengan Prabowo, kedekatan Jokowi baru terbangun setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Prabowo awalnya berseberangan dan menganggap remeh kemampuan mantan Wali Kota Solo itu. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berbalik arah begitu memuja Jokowi usai didapuk menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

Berbeda dengan Anies, lanjut Ari, Jokowi tampak mengambil jarak. Ini terbukti salah satunya ketika Jokowi mencopot Anies dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Kabinet Indonesia Maju pada 2016 lalu.

"Jokowi bertipe kerja, dia tidak suka berbasa-basi apalagi memilin kata. Dengan Ganjar dia seide dan seirama," ucap Ari.

Jokowi dinilai khawatir, Anies dan Prabowo yang sudah mengumumkan kesiapannya maju capres tidak diimbangi gerak cepat dari partai-partai yang hendak mendukung Ganjar.

"Jokowi tidak ingin momentum 'eranya Ganjar' tidak ditangkap dengan jeli oleh PDI-P dan KIB," kata dosen Universitas Indonesia itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap sejumlah kriteria capres yang menurutnya mumpuni untuk menghadapi kondisi sosial ekonomi Indonesia.

Jokowi mengatakan, tokoh yang akan menggantikannya itu harus memiliki jam terbang tinggi dan saling melengkapi.

"Ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti mikronya juga harus ngerti, tetapi memang harus mampu bekerja lebih detail, menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan," kata Jokowi dalam wawancara khusus dikutip Kompas.id, Minggu (6/11/2022).

Jokowi sadar bahwa kewenangan memutuskan sosok capres ada di tangan partai politik. Namun, dia berharap parpol tidak terlalu lama mengambil langkah.

"Yang paling penting kalau saya ya...Memang harus hati-hati dalam memutuskan calon, tapi juga jangan terlalu lama, sehingga rakyat nanti bisa menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/07350451/bicara-soal-kriteria-capres-jokowi-kode-keras-beri-dukungan-ke-ganjar

Terkini Lainnya

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah 'Stunting'

Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah "Stunting"

Nasional
Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Nasional
Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Nasional
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Nasional
Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Nasional
Sama-sama Pernah Menang di Jatim, PDI-P Beri Sinyal Koalisi dengan PKB pada Pilkada 2024

Sama-sama Pernah Menang di Jatim, PDI-P Beri Sinyal Koalisi dengan PKB pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke