Salin Artikel

Jokowi: Hati-hati Memutuskan Capres, tapi Jangan Terlalu Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keputusan menentukan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sepenuhnya di tangan partai politik (parpol).

Akan tetapi dia berharap supaya parpol tidak terlampau lama untuk menentukan siapa bakal calon yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Yang paling penting kalau saya ya...Memang harus hati-hati dalam memutuskan calon, tapi juga jangan terlalu lama, sehingga rakyat nanti bisa menilai," kata Jokowi dalam wawancara khusus, seperti dikutip dari Kompas.id, Sabtu (5/11/2022).

Jokowi mengatakan, kewenangan buat memilih dan mengusung bakal capres ada di tangan partai politik.

Akan tetapi, partai politik juga harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Sekali lagi pencalonan itu urusan parpol. Penentuan koalisi juga itu oleh partai politik," ucap Jokowi.

"Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden," kata Jokowi

Jokowi mengatakan, ia sempat membaca sebuah cerita soal pemilihan pilot di sebuah maskapai penerbangan.

Dalam cerita itu, disebutkan bahwa calon pilot yang pertama berjanji akan mematuhi aturan penerbangan internasional dan terbang di ketinggian 30.000 kaki agar terpilih sebagai pilot.

Sementara, calon pilot yang kedua menyebut dirinya bakal menempatkan seluruh calon penumpang di kelas bisnis dan memberikan diskon tiket.

"Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor dua, karena menyiapkan semuanya dipersiapkan kelas bisnis dan semua diberikan diskon tiket gratis," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pilot kedua inilah yang semestinya disikapi oleh para calon penumpang karena keputusan memilih pilot kedua didasari oleh alasan emosional dan kurang informasi.

"Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal, sudah diberi kelas bisnis semuanya kemudian tiketnya didiskon, menarik sekali tapi tidak masuk akal," ujar mantan Wali Kota Solo tersebut.

Jokowi mengatakan, kesimpulan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah pemilihan pilot dan kopilot atau capres dan cawapres harus dilakukan hati-hati agar jangan sampai salah pilih.

Sampai saat ini sudah terbentuk 2 poros koalisi menjelang pemilihan umum dan Pilpres 2024.

Pertama adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski begitu, KIB belum menentukan siapa tokoh yang akan diajukan sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga membentuk poros koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Mereka sepakat mendukung Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sebagai bakal Capres 2024.

Di sisi lain, Partai Nasdem besutan Surya Paloh menyatakan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Akan tetapi, sampai saat ini Partai Nasdem masih menggodok upaya koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang merupakan pemenang Pemilu 2014 dan 2019 bisa mengusung calon presiden tanpa harus berkoalisi karena sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Namun, sampai saat ini mereka belum memutuskan siapa yang akan diusung menjadi capres 2024.

Di sisi lain, sejumlah kelompok relawan Jokowi juga tengah menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) buat menentukan siapa tokoh yang akan mereka dukung sebagai Capres 2024.

Kelompok relawan Jokowi yang terlibat dalam Musra adalah PROJO, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Bara JP, Seknas Jokowi, RKIH, RPJB, Kornas Jokowi, Sekber Jokowi, GK, Almisbhat, Duta Jokowi, Indeks, KIB, GAPURA, Sedulur Jokowi, DutaJokowi, JAMAN, dan Maluku Satu Hati.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Novianti Setuningsih)

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/06/05450051/jokowi-hati-hati-memutuskan-capres-tapi-jangan-terlalu-lama

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke