Salin Artikel

Kemenkes: Imunisasi HPV Cegah Kanker Serviks Paling Efektif Diberikan Saat Usia 9-12 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut vaksin HPV (human papapillomavirus) untuk mencegah kanker serviks paling efektif diberikan saat masa anak-anak atau usia 9-12 tahun.

Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes Mayang Sari mengatakan, pemberian vaksin HPV pada masa kanak-kanak ini sesuai dengan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Idealnya, vaksin diberikan sebanyak 2 dosis dengan rentang antara dosis sekitar 12 bulan (1 tahun).

"Sesuai rekomendasi ITAGI, imunisasi HPV sangat efektif bila diberikan sebanyak 2 sosis pada anak perempuan kelas 5 SD dan kelas 6 SD," kata Mayang dalam Kelas Jurnalis Pencegahan Kanker Serviks di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Mayang menyebut, pemerintah mulai menambah vaksin HPV ke dalam program vaksinasi nasional sejak tahun 2016 dalam rangka pencegahan primer kanker serviks. Program vaksinasi ini diintegrasikan dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

Selain karena vaksin HPV paling efektif diberikan saat masa kanak-kanak, kanker leher rahim (kanker serviks) merupakan salah satu permasalahan yang cukup besar di Indonesia.

Bahkan, kanker ini menjadi penyebab kematian kedua tertinggi bagi wanita di Indonesia. Penyakit ini juga membawa beban pembiayaan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Lalu sebanyak 95 persen kanker leher rahim disebabkan oleh infeksi dari HPV yang penyakit ini dapat kita cegah melalui imunisasi," ucap Mayang.

Di sisi lain, dunia menargetkan bahwa kanker leher rahim akan dieliminasi pada 2030. Dalam hal ini, Indonesia sepakat untuk mengikuti target eliminasi tersebut.

Sebagai langkah konkret lanjut Mayang, pihaknya telah melakukan upaya deteksi dini dengan IVA dan telah memulai pelaksanaan program demonstrasi imunisasi HPV yang diperluas secara bertahap.

Sejak dimulai pada 2016, imunisasi HPV ini sudah ada di 20 kabupaten/kota dengan DKI Jakarta menjadi kota pertama yang menerapkan.

"Untuk mempercepat upaya elimisasi kanker serviks ini, pemberian vaksin akan diperluas ke 112 kabupaten kota tahun 2022 dan diharapkan akan dilaksanakan secara nasional pada tahun 2023," jelas Mayang.

Sebagai informasi, Kemenkes menambah jumlah imunisasi rutin wajib di Indonesia, dari 11 vaksin menjadi 14 vaksin, termasuk vaksin HPV. Imunisasi rutin merupakan program pemerintah yang berarti masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan vaksin tersebut.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, imunisasi merupakan cara yang paling tepat dan murah untuk mencegah kematian ibu dan anak.

“Vaksinasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang lebih murah dan lebih efektif daripada intervensi ketika seseorang sudah masuk perawatan di rumah sakit,” katanya pada konferensi pers Pekan Imunisasi Dunia di gedung Kemenkes.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/16560341/kemenkes-imunisasi-hpv-cegah-kanker-serviks-paling-efektif-diberikan-saat

Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke