Bisakah Seorang Istri Menggugat Cerai Suami?

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan-alasan kuat yang diakui oleh hukum.

Lalu, apakah seorang istri bisa menggugat cerai suami?

Aturan mengenai gugatan cerai istri

Ketentuan mengenai pernikahan, termasuk perceraian, tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Mengacu pada undang-undang ini, seorang istri bisa menggugat cerai suami.

Akan tetapi, undang-undang menegaskan, untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

• Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
• Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
• Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
• Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
• Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
• Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara itu, untuk pasangan yang beragama Islam, proses perceraian juga mengacu pada ketentuan khusus, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI juga mengatur bahwa seorang istri bisa menggugat cerai suami. Dalam aturan ini, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan disebut cerai gugat.

Perihal cerai gugat tertuang dalam Pasal 132 yang berbunyi,

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

Dalam pasal ini, terdapat istilah penggugat yang dimaksudkan untuk menyebut istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sementara suami yang digugat disebut dengan pihak tergugat.

Alasan-alasan yang menjadi dasar terjadinya perceraian menurut KHI juga sama dengan UU Perkawinan.

Namun, terdapat alasan tambahan dalam KHI, yakni:

• suami melanggar taklik talak atau perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
• peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga; dan
• pelanggaran atas perjanjian perkawinan lainnya.

Referensi:

• UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019
• Kompilasi Hukum Islam (KHI)